Wali Kota Mojokerto Dorong Warga Tertib Administrasi untuk Rekam KTP

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib administrasi. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menekankan betapa pentingnya ketaatan administrasi saat ini. 

Hal itu disampaikan Ning Ita, sapaannya pada saat sosialisasi di Kelurahan Surodinawan, Kota Mojokerto, Jumat (24/10/2025). Ning Ita menjelaskan bahwa identitas diri penting sebagai sasaran setiap program pemerintah daerah. Validitas data menjadi kunci agar setiap warga dapat menerima manfaat pembangunan secara tepat.

Advertisement

“Setiap keluarga di Kota Mojokerto adalah sasaran dari program pemerintah. Maka data administrasi kependudukan harus valid agar tidak ada warga yang terlewat dari penerima manfaat kebijakan,” ungkapnya.

Ning Ita menyatakan bahwa dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) memiliki peran berbeda dalam basis data penerima program. Oleh karena itu, setiap warga yang telah berusia 17 tahun harus segera melakukan perekaman KTP elektronik.

“Banyak remaja yang sudah berusia 17 tahun tapi belum mau foto KTP karena merasa belum perlu. Padahal KTP itu sangat penting, tidak hanya untuk keperluan pribadi seperti membuat SIM, tapi juga untuk memastikan data kependudukan di Kota Mojokerto tetap akurat,” jelasnya.

Berdasarkan data Dispendukcapil, saat ini masih ada 81 warga Kelurahan Surodinawan yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Mayoritas merupakan remaja yang baru memasuki usia 17 tahun. Untuk mempercepat capaian perekaman, pihak kelurahan bersama RT, RW, dan PKK diimbau aktif membantu mengoordinasikan warganya.

Ning Ita menyampaikan bahwa saat ini Dispendukcapil terus menjalankan program jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah di wilayah Kota Mojokerto. Namun, bagi pelajar yang bersekolah di luar kota atau tidak terjangkau layanan tersebut, dapat difasilitasi perekaman kolektif di kelurahan.

“Kalau sekolahnya di luar kota, bisa diatur perekaman bersama di kelurahan, misalnya hari Sabtu di luar jam sekolah. Tidak perlu datang ke MPP Gajah Mada, yang penting anak-anak mau difoto KTP agar data kependudukan segera valid,” terangnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kota Mojokerto berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan sasaran berbagai program, sehingga tidak ada warga yang tertinggal dari manfaat pembangunan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.