Dampak OTT KPK: Perayaan UNESCO Ponorogo Batal, Acara 'Ponorogo Intimate' Ditunda

TIMESINDONESIA, PONOROGO – Suasana duka menyelimuti Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sugiri Sancoko pada Jumat (7/11/2025). 

Dampak langsung dari peristiwa hukum ini merembet ke berbagai agenda daerah, termasuk pembatalan acara musik bergengsi 'Ponorogo Intimate'.

Advertisement

​Acara 'Ponorogo Intimate' sedianya digelar di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, sebagai salah satu puncak perayaan dan penanda kesuksesan Ponorogo yang telah ditetapkan sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN) untuk kategori Folk Arts.

Pembatalan acara yang melibatkan sejumlah musisi ternama ini tak terhindarkan setelah kepala daerah yang menjadi inisiator dan penanggung jawab utama terjaring kasus dugaan suap mutasi dan promosi jabatan.

​Suntikan dana dan persiapan yang telah dilakukan untuk merayakan pencapaian UCCN terpaksa dihentikan mendadak. Peristiwa penangkapan Bupati yang dikenal aktif memajukan budaya dan pariwisata Ponorogo telah menciptakan kekosongan kepemimpinan dan ketidakpastian administratif, membuat seluruh kegiatan seremonial besar menjadi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.

Pembatalan ini sontak menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan pelaku seni yang telah menantikan gelaran akbar tersebut sebagai simbol bangkitnya Kota Reog di kancah global.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) Ponorogo, Ringga Heru Irawan  menyatakan bahwa keputusan berat ini harus diambil demi menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami terpaksa menunda atau membatalkan seluruh rangkaian acara yang sifatnya seremonial besar, termasuk 'Ponorogo Intimate'. Fokus Pemkab saat ini adalah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Terkait UCCN, kami sangat menyayangkan, namun semangatnya tidak akan pudar. Ponorogo tetap menjadi bagian dari Creative City UNESCO, dan kami akan merayakan pencapaian ini di waktu yang lebih tepat," ujarnya.

​Ringga menambahkan bahwa langkah-langkah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati untuk memitigasi dampak kerugian dan menjadwal ulang perayaan UCCN setelah situasi kembali kondusif.

​Penangkapan Bupati Sugiri Sancoko oleh KPK karena dugaan korupsi jual beli jabatan tidak hanya membatalkan event hiburan, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Ponorogo di mata internasional, terutama setelah mendapatkan pengakuan bergengsi dari UNESCO.

​Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa upaya memajukan sektor budaya dan pariwisata harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kehadiran Reog Ponorogo di panggung dunia kini dibayangi oleh isu integritas pejabat daerahnya.

​Pemerintah pusat melalui Kemendagri diharapkan segera menunjuk Plt. Bupati definitif agar program-program strategis, termasuk tindak lanjut dari penetapan UCCN, dapat terus berjalan tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.