Kapal Feri Raas Kerap Rusak, Saipur Rahman Minta Pemkab Sumenep Tak Hanya Janji

TIMESINDONESIA, SUMENEP – Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep kembali menyoroti lambannya tindak lanjut pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat Pulau Raas yang sejak lama mendesak adanya peremajaan kapal feri rute Kalianget–Raas–Jangkar.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumenep, Saipur Rahman, menegaskan bahwa masyarakat, baik yang berada di Raas maupun di perantauan seperti di Bali, terus berharap agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.

Advertisement

“Aspirasi masyarakat Raas ini tidak bisa dianggap angin lalu. Ini permintaan yang sudah berulang kali disuarakan, termasuk oleh warga Raas di Bali," ujar Saipur Rahman, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, masyarakat di kepulauan Raas benar-benar berharap ada perhatian serius dari pemerintah.

Saipur menyebut, kondisi transportasi laut di wilayah kepulauan menjadi urat nadi kehidupan warga. Kapal Feri bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga penggerak utama roda ekonomi, distribusi logistik, hingga akses kesehatan dan pendidikan. 

“Setiap kali kapal feri mengalami gangguan, aktivitas masyarakat langsung lumpuh. Barang kebutuhan terlambat, pelajar tidak bisa berangkat ke kota, dan hasil tangkapan nelayan gagal dikirim. Ini bukan sekadar soal kapal, tapi tentang keberlanjutan hidup masyarakat Raas,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD melalui Komisi I akan terus mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera berkoordinasi dengan provinsi dan pihak terkait. 

Lebih lanjut, menurut saifur langkah itu diharapkan dapat mempercepat proses peremajaan kapal feri dan memastikan layanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan berjalan dengan aman dan berkelanjutan.

“Kita ingin pemerintah tidak hanya sebatas janji. Raas adalah bagian dari Sumenep yang punya kontribusi besar, jadi sudah semestinya fasilitas transportasi lautnya mendapatkan prioritas,” tandas politisi muda dari Dapil 7 tersebut.

Sementara itu, Agus, perwakilan masyarakat Raas saat melakukan audiensi di Kantor Kecamatan Raas, menyampaikan bahwa kondisi kapal feri yang sering rusak menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum.

“Secara ekonomi sangat merugikan. Misalnya, travel yang mengirim ikan ke Jawa dan Bali. Kalau mesin kapal mati, mereka harus mengganti es agar ikan tidak busuk, atau membongkar ulang muatan. Itu jelas menghabiskan waktu dan menambah biaya,” ungkap Agus.

Ia menjelaskan, kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku bisnis, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada arus barang dan penumpang. 

Banyak warga terpaksa menunda perjalanan, termasuk yang memiliki urusan penting seperti berobat ke rumah sakit atau mengurus dokumen di daratan.

“Kami di pulau ini serba terbatas. Kalau kapal berhenti, berarti semua aktivitas ikut berhenti. Masyarakat hanya bisa pasrah, padahal ini soal kebutuhan dasar yang harus dijamin pemerintah,” tuturnya dengan nada kecewa.

Agus menilai, permintaan masyarakat Raas bukanlah hal baru. Bahkan sudah berulang kali disampaikan melalui forum resmi, baik kepada pemerintah kecamatan, kabupaten, hingga dalam kunjungan anggota dewan. 

“Kami berharap aspirasi ini jangan terus jadi janji tanpa bukti. Pemerintah harus melihat langsung bagaimana susahnya warga kalau kapal feri bermasalah. Jangan tunggu ada korban baru bertindak,” tutupnya menegaskan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.