Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Anggota DPR Tanya Diana Malemita Ginting soal Pajak Karbon

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung tahun 2025 kembali digelar di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (10/9/25)

Dalama sesi tanya jawab, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menyoroti tantangan ekonomi ke depan, termasuk soal kebijakan pajak karbon. Ia meminta pandangan calon Hakim Agung Diana Malemita Ginting terkait insentif dan penerapan tarif pajak karbon yang adil, efektif menekan emisi, namun tetap menjaga daya saing industri dan memperhatikan kelompok masyarakat rentan.

Advertisement

“Ibu Diana Malemita Ginting, pertanyaan saya hanya satu saja. Mengingat ada tantangan pelemahan ekonomi dan dampaknya pada masyarakat miskin dan rentan, bagaimana anda sebagai calon hakim berkontribusi dalam menyusun kebijakan insentif dan tarif pajak karbon yang mendorong pelaku industri mengurangi emisi, tapi tetap menjaga daya saing dan memastikan keadilan sosial,” tanya Lola.

Menjawab hal itu, Diana menuturkan pentingnya penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap agar tidak menekan daya saing produk dalam negeri.

“Kalau nanti dengan adanya pajak karbon menyebabkan harga barang naik, sementara di luar negeri ada barang sejenis yang lebih murah, tentu ini akan mengganggu daya saing kita. Karena itu pengenaan pajak karbon tidak bisa langsung menyeluruh, melainkan bertahap,” ungkap Diana.

Lebih lanjut, menurutnya, tahapan awal dapat dimulai dari industri dengan tingkat emisi tinggi, kemudian diperluas secara bertahap dengan grand design yang jelas. 

“Jadi dilihat dulu kepada industri yang memang benar-benar menghasilkan emisi karbon yang banyak. Nanti baru dirancang waktu yang tepat untuk memajaki barang-barang lainnya,” ucapnya.

Fit and proper test di Komisi III DPR ini masih akan berlangsung untuk sejumlah calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung sebelum DPR menetapkan nama-nama yang layak diajukan ke Presiden.

Berikut 13 nama calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang menjalani fit and proper test oleh Komisi III:

1. Alimin Ribut Sujono, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin 
2. Annas Mustaqim, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
3. Julius Panjaitan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu 
4. Suradi, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
5. Ennid Hasanuddin, Hakim Tinggi MA
6. Heru Pramono, Hakim Tinggi MA
7. Lailatul Arofah, Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA 
8. Muhayah, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 
9. Agustinus Purnomo Hadi, Hakim Ad Hoc Tipikor MA 
10. Hari Sugiharto, Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN 
11. Budi Nugroho, Hakim Pengadilan Pajak 
12. Diana Malemita Ginting, Auditor Utama Itjen Kemenkeu 
13. Triyono Martanto, Hakim Pengadilan Pajak.

Calon hakim ad hoc HAM 

1. Puguh Haryogi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 
2. Agus Budianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Bonifasius Nadya Arybowo, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bandung. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.