APBD Surabaya 2026 Senilai Rp12,7 T Ditetapkan Tepat Waktu, DPRD Optimis Serapan Maksimal

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 telah resmi ditetapkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (10/11/2025).

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menyebut, penetapan APBD yang tepat waktu ini menjadi sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Pahlawan.

Advertisement

"Penetapan ini berjalan lancar dan sesuai timeline, yakni pada tanggal 10 November," ujarnya saat ditemui usai rapat paripurna.

Disamping itu, berbagai usulan yang lebih baik dari anggota DPRD Surabaya juga sudah ditanggapi oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Sehingga, Adi optimistis, APBD 2026 akan terserap secara maksimal.

"Pasti akan terserap maksimal, demi menjalankan berbagai program prioritas," ungkapnya. 

Adi memastikan, pihaknya akan secara intensif melakukan pengawasan, agar pembangunan yang telah ditetapkan di APBD 2026 bisa berdampak nyata pada masyarakat. 

"Tentu kita akan melakukan evaluasi di lapangan supaya hal-hal yang kita temui dapat kemudian diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan," tuturnya. 

"Misalnya, rutilahu, pembangunan pavingisasi, PJU, kemudian saluran air.

Semua itu diharapkan menjadi narasi positif bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mendesain pembangunan kota," sambung Adi. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap, anggaran APBD 2026 sebesar Rp12,7 triliun itu akan dialokasikan ke sejumlah program pembangunan. Proses lelang, menurutnya sudah bisa dilakukan meski kontrak baru berjalan Januari 2026.

"Kita akan segera melaksanakan pembangunan untuk tahun 2027, karena kita sudah bisa melakukan seperti persiapan lelang dan lain-lain, kontraknya memang di bulan Januari mendatang. Tapi, prosesnya sudah bisa dilakukan, sehingga nanti Januari juga bisa jalan," ungkap Eri.

Ia juga mengapresiasi DPRD Surabaya dalam menginisiasi program rumah hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah. Menurut Eri, program ini akan memastikan sasaran bantuan, termasuk beasiswa, tersalurkan dengan tepat. 

"Dalam satu rumah, kita punya anggaran untuk beasiswa. Berapa anak yang diberikan, apakah satu keluarga itu diberikan dua, memang harus kita sepakati. Tapi kalau ada yang lebih dari dua, ya memang tidak bisa kita bantu. Kalau kita sentuh semuanya, tidak mungkin anggaran kita cukup. Maka saya matur nuwun kepada DPRD," kata Eri.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri juga mengungkapkan strategi Pemkot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditengah pemotongan dan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp730 miliar.

Strategi tersebut meliputi optimalisasi aset mangkrak dan peningkatan retribusi reklame. 

"Kita akan menaikkan dari reklame, jadi nanti di posisi jalan utama kita pakai neon-neon box itu sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan pendapatan," terang Eri. 

Ia optimistis inovasi ini dapat menutupi kekurangan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang dibutuhkan setelah pemotongan TKD. "Insyaallah bisa," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.