Klarifikasi Kemenkeu: Video Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara adalah Hoaks dan Deepfake

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas menyatakan bahwa potongan video yang memperlihatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru beban negara adalah berita palsu atau hoaks.

“Video mengenai guru itu beban negara, itu hoaks. Ibu Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut,” tegas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Advertisement

Deni menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan hasil manipulasi teknologi deepfake dan merupakan cuplikan yang tidak utuh dari pidato lengkap Menkeu Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang diterima dari media sosial. “Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” ujar Deni.

Untuk memberikan konteks yang sebenarnya, pernyataan Sri Mulyani dalam forum tersebut justru sedang membahas pos belanja negara untuk guru dan dosen. Berikut pernyataan lengkap Sri Mulyani:

“Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, ‘Oh, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar.’ Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat.”

Sementara itu, sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang sangat besar, yakni Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Presiden RI Prabowo Subianto, dalam Penyampaian Pengantar RUU APBN 2026, Jumat (15/8), menegaskan bahwa anggaran pendidikan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Secara spesifik, untuk penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen dialokasikan dana sebesar Rp178,7 triliun, termasuk untuk tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah.

"Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik," kata Prabowo.

Presiden Prabowo juga mewanti-wanti agar anggaran pendidikan harus tepat sasaran, menekankan bahwa pendidikan bermutu merupakan fokus utama pemerintah dalam upaya memberantas kemiskinan.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.