Fraksi Demokrat–NasDem Soroti Penurunan Dana Transfer, Dorong Kemandirian Fiskal dan Penguatan Pesantren

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Fraksi Demokrat–NasDem DPRD Sidoarjo menyoroti turunnya proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Penurunan tersebut dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan efisiensi belanja publik.

Salah satu yang menjadi sorotan ialah menurunnya dana transfer sebesar Rp748.648.333.660,00 atau 27,16 persen dari tahun sebelumnya. Pada APBD 2025, dana tranfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2.756.871.295.660,00 dan pada APBD 2026 diperkirakan hanya Rp 2.008.222.962.000.

Advertisement

Ketua Fraksi Demokrat–NasDem, M Zakaria Dimas Pratama memandang kondisi ini sebagai peringatan serius, mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih tinggi

“Penurunan ini menunjukkan berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi peringatan serius, mengingat ketergantungan daerah terhadap dana transfer masih cukup tinggi,” ujar ujar Dimas, Minggu (2/11/2025). 

Fraksi Demokrat–NasDem menilai situasi tersebut harus diantisipasi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi dalam belanja daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. 

Dimas menegaskan, momentum ini seharusnya menjadi dorongan bagi Pemkab Sidoarjo untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama dengan mengoptimalkan potensi PAD yang ada.

“Dengan status Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya, potensi PAD sebenarnya besar. Pemerintah perlu melakukan pembaruan database perpajakan, mempermudah sistem pembayaran, serta membangun kepercayaan sosial dengan para wajib pajak,” jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu menambahkan, ketaatan wajib pajak akan sulit terwujud jika pengelolaan keuangan daerah masih amburadul. Karena itu, Pemkab diminta lebih optimis dan prudent dalam menyusun struktur keuangan daerah, menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), serta memastikan belanja daerah tepat sasaran dan efisien.

Selain fokus pada aspek fiskal, Fraksi Demokrat–NasDem juga menyoroti pentingnya kebijakan APBD yang mampu menumbuhkan optimisme masyarakat. 

Menurut Dimas, desain kebijakan daerah semestinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran bahwa pembangunan membutuhkan kontribusi bersama.

Dorong Penguatan Dana untuk Pesantren dan Layanan Sosial

Sejalan dengan sikap fraksi dalam raperda tentang fasilitasi pesantren, Demokrat–NasDem merekomendasikan penguatan alokasi anggaran bagi pendidikan keagamaan nonformal, terutama pesantren.

“Pesantren merupakan bagian penting dari struktur sosial dan pendidikan masyarakat Sidoarjo. Karena itu, dukungan anggaran harus dikelola secara transparan, adil, dan non-diskriminatif,” tegasnya.

Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Demokrat–NasDem mendukung percepatan pembangunan jalan, drainase, dan pengelolaan lingkungan. Namun, Dimas mengingatkan pentingnya perencanaan berbasis data dan pemerataan wilayah, agar pembangunan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan.

“Pengelolaan sampah dan penataan kawasan rawan banjir juga harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Pada sektor ekonomi, Fraksi Demokrat–NasDem mendorong kebijakan yang lebih progresif untuk pemberdayaan UMKM, termasuk dukungan akses permodalan, digitalisasi usaha, serta kemitraan dengan industri besar di Sidoarjo.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika sektor ini kuat, maka ekonomi masyarakat Sidoarjo juga akan tumbuh kokoh,” ucapnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.