Hukum dan Kriminal
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana kasus korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 yang diduga turut melibatkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Penelusuran dilakukan melalui perantara yang disebut-sebut menjadi saluran dana.
“Semuanya itu masih ditelusuri dan didalami,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Budi menegaskan, penyidik masih memanggil dan memeriksa saksi dari berbagai pihak, baik internal Kementerian Agama maupun pihak eksternal, untuk memastikan informasi terkait dugaan aliran uang.
“Supaya penyidik mendapatkan informasi yang utuh dan kredibel terkait dugaan aliran dana,” ucapnya.
Meski begitu, KPK belum menyebutkan secara detail siapa saja pihak penerima dana, termasuk nilai yang diduga diterima.
KPK sebelumnya mengumumkan memulai penyidikan perkara ini pada 9 Agustus 2025, usai meminta keterangan dari eks Menag Yaqut dua hari sebelumnya. Berdasarkan penghitungan awal bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara dalam kasus kuota haji 2024 ditaksir mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Tiga orang telah dicegah bepergian ke luar negeri, salah satunya Yaqut Cholil Qoumas.
Selain penyelidikan KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satunya terkait pembagian kuota tambahan 20 ribu jemaah dari Pemerintah Arab Saudi yang dibagi rata 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Skema ini dinilai bertentangan dengan Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen dan haji reguler 92 persen.
Mantan Sekjen Kementerian Agama Nizar Ali turut diperiksa KPK terkait mekanisme penerbitan surat keputusan (SK) kuota haji. Usai pemeriksaan, Nizar mengaku hanya ditanya soal prosedur administrasi.
“Ya biasa, nanya soal mekanisme keluarnya SK itu, kita jawab semua,” ujar Nizar.
Ia menegaskan tidak mengetahui teknis pengaturan kuota, sebab kewenangan tersebut berada di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), bukan di Sekjen.(*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Brave Pink-Hero Green: Bukti Suara Rakyat Kecil Tak Bisa Dibungkam
Bungkam Malut United 2-1, Persik Kediri Raih 3 Poin Pertama di Stadion Brawijaya
Hotel Majapahit Surabaya - MGallery Collection Rayakan Heritage Day dengan Heritage Hotel Tour
Rp200 Triliun Masuk Perbankan, Pertumbuhan DPK Diproyeksi Dua Digit
BNI Dapat Suntikan Dana Pemerintah, Likuiditas Kian Longgar
Viral Paralayang di Gunung Bromo, TNBTS Tegaskan Aktivitas Itu Dilarang
Dengan Investasi Rp577 Triliun, China Rilis Rencana Aksi Penyimpanan Energi 2025-2027
Pencarian 3 Korban Hilang Banjir Bandang Nagekeo Hari Ke-4 Belum Membuahkan Hasil
Pilihan Wisata Mojokerto, Liburan Makin Seru
Jaga Kualitas Program MBG, BGN Terus Perkuat Pengawasan SPPG