Reformasi Kepolisian dan Realitas Good Governance

TIMESINDONESIA, WONOGIRI – Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang selama ini memegang peranan vital dalam menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan mengayomi rakyat. 

Peringatan ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan seharusnya menjadi momen penting untuk merefleksikan sejauh mana Polri telah menjawab tuntutan zaman, terutama dalam membangun tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan ketentuan hukum administrasi negara.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah kepolisian Indonesia. Pemisahan POLRI dari ABRI (sekarang TNI) pada tahun 1999 menandai komitmen negara untuk menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional dan independen dari pengaruh kekuasaan militer. 

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang lebih luas, dengan harapan bahwa institusi kepolisian akan lebih adaptif terhadap prinsip-prinsip demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mampu menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bertanggung jawab di bawah supremasi hukum. 

Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi, pertanyaan besar masih menggantung: sejauh mana Polri telah bertransformasi menjadi institusi yang modern dan berintegritas?

Dalam berbagai pernyataan resmi, Polri telah menunjukkan komitmen untuk membenahi diri melalui visi dan program kerja seperti “Polri Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Program ini ditujukan untuk membangun kepolisian yang adaptif terhadap perubahan, lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, dan transparan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam praktiknya, transformasi ini masih menghadapi hambatan yang tidak ringan. Tidak sedikit kasus yang mencoreng nama baik institusi, mulai dari tindakan represif terhadap demonstran, penanganan kasus hukum yang lambat dan diskriminatif, hingga praktik korupsi di lingkungan kepolisian sendiri. 

Fenomena semacam ini menimbulkan paradoks antara idealisme reformasi dan realitas birokrasi yang masih jauh dari harapan publik.

Tantangan terbesar Polri hari ini bukan hanya dalam hal teknis penegakan hukum, tetapi lebih mendasar: yaitu bagaimana membangun tata kelola kelembagaan yang berpijak pada prinsip good governance. 

Dalam konteks ini, terdapat sejumlah prinsip utama yang seharusnya dijadikan rujukan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, serta penegakan hukum yang berkeadilan. 

Prinsip-prinsip ini menuntut perubahan paradigma dalam seluruh aspek kelembagaan kepolisian bukan hanya dari segi struktur organisasi, tetapi juga budaya kerja, pengambilan keputusan, sistem pengawasan, hingga relasi dengan masyarakat sipil.

Good governance tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum administrasi negara. Sebagai bagian dari aparatur pemerintah, setiap tindakan yang dilakukan oleh Polri, baik bersifat pelayanan publik maupun tindakan koersif seperti penangkapan atau penggunaan kekuatan merupakan tindakan administratif yang harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. 

Dalam hukum administrasi negara, tindakan pejabat publik hanya sah jika didasarkan pada kewenangan yang sah, dijalankan sesuai prosedur yang benar, dan untuk tujuan yang benar pula.

Artinya, tindakan kepolisian yang menyimpang dari koridor hokum, baik karena penyalahgunaan diskresi, kelebihan wewenang, atau tindakan sewenang-wenang sejatinya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum administratif.

Namun, tantangan dalam mewujudkan kepolisian yang berbasis good governance juga datang dari lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Di sisi internal, meskipun terdapat Divisi Propam dan Inspektorat Pengawasan Umum, kerap kali mekanisme pengawasan ini dipandang tidak cukup independen dan transparan. 

Sementara itu, pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil, media, maupun lembaga seperti Kompolnas atau Ombudsman masih menghadapi keterbatasan akses informasi serta resistensi dari internal kepolisian. Ketika pengawasan tidak berjalan dengan efektif, maka ruang bagi penyimpangan kekuasaan menjadi semakin terbuka lebar.

Selain itu, masih kuatnya budaya hierarkis dan komando vertikal di tubuh Polri menjadikan proses pengambilan keputusan cenderung elitis dan tertutup. Hal ini menyulitkan partisipasi publik dalam menilai dan memberi masukan terhadap kebijakan kepolisian. 

Di sisi lain, masyarakat pun masih memiliki kepercayaan yang fluktuatif terhadap institusi kepolisian. Menurut berbagai survei publik, kepercayaan terhadap Polri meningkat dan menurun secara dinamis, tergantung pada kasus-kasus menonjol yang terjadi, seperti keberhasilan pengungkapan terorisme atau justru keterlibatan oknum polisi dalam kejahatan seperti yang terlihat dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh sesama anggota polisi.

Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momen yang digunakan bukan hanya untuk menegaskan komitmen Polri terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga untuk mengevaluasi secara jujur kelemahan struktural dan kultural yang masih ada.

Peringatan ini dapat dijadikan titik balik untuk memperkuat tekad institusi dalam mendorong reformasi secara lebih substantif, bukan hanya bersifat kosmetik atau simbolik. 

Harus diakui bahwa Polri sebagai institusi memiliki peran yang sangat kompleks, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aparat keamanan dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, tuntutan terhadap profesionalitas, netralitas politik, integritas moral, dan keberpihakan terhadap keadilan menjadi sangat tinggi.

Untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar profesional dan demokratis, diperlukan upaya sistemik dan berkelanjutan. Reformasi tidak cukup dilakukan melalui slogan atau pergantian pemimpin, tetapi harus menyentuh akar persoalan seperti rekrutmen yang transparan, pembinaan karier yang adil, sistem anggaran yang akuntabel, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblowers). 

Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme evaluasi berbasis data terbuka agar publik dapat mengakses dan menilai kinerja institusi ini secara objektif.

Pada akhirnya, cita-cita untuk memiliki Polri yang profesional, humanis, dan demokratis hanya dapat tercapai jika seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, media, dan dunia akademik terlibat aktif dalam proses pengawalan dan reformasi kelembagaan. 

Hari Bhayangkara bukanlah akhir dari sebuah pencapaian, tetapi permulaan dari tanggung jawab baru untuk membangun institusi kepolisian yang lebih baik, lebih adil, dan lebih dipercaya.

Di tengah dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, kebutuhan akan institusi kepolisian yang modern dan berintegritas menjadi semakin mendesak. 

Tanpa reformasi yang menyentuh tata kelola kelembagaan secara menyeluruh, Polri akan terus berada di antara dua kutub yang saling bertolak belakang: semangat reformasi yang ideal dan realitas tata kelola yang masih penuh problematika.

***

*) Oleh : Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos.,M.A.P,CPM., Dosen Hukum Tata Negara STAI Mulia Astuti Wonogiri.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

---

Editor

: Hainorrahman