Harga BBM Melonjak, Kelembagaan Energi di Mana?

TIMESINDONESIA, JEMBER – Penutupan total jalur Gunung Gumitir akibat longsor kembali menguji ketahanan distribusi energi di wilayah tapal kuda, Jawa Timur. Jalur utama antara Banyuwangi dan Jember yang selama ini menjadi nadi pasok BBM lumpuh. 

Akibatnya, dalam hitungan hari, antrean panjang terjadi di SPBU, kelangkaan BBM meluas, dan harga eceran BBM di luar SPBU melonjak tajam.

Di sejumlah wilayah pedesaan Jember, harga Pertalite di tingkat pengecer yang sebelumnya hanya Rp10.000–11.000 per liter, kini melonjak menjadi Rp13.000 hingga Rp15.000. Sementara Solar yang biasanya dijual Rp9.500–10.000 per liter, kini dijual hingga Rp14.000. 

Kenaikan ini terjadi dalam waktu cepat, dan menjadi bukti bahwa sistem distribusi energi kita sangat rentan terhadap gangguan infrastruktur.

Situasi ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya longsor atau penutupan jalan semata, tetapi lemahnya kelembagaan distribusi energi. Jalur logistik BBM di Jember sangat bergantung pada suplai dari Terminal BBM Banyuwangi. 

Ketika Gunung Gumitir tertutup, tidak ada jalur alternatif yang efisien dan siap pakai. Pengalihan distribusi melalui Lumajang atau Situbondo memang dilakukan, tetapi membutuhkan waktu dan biaya tambahan signifikan.

Sayangnya, keterlambatan distribusi tidak hanya berakibat pada antrean panjang, tetapi juga memicu praktik spekulatif di tingkat pengecer. Tanpa pengawasan yang ketat, warga di daerah pinggiran terpaksa membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi. 

Dalam konteks ini, ketidakhadiran negara dalam melindungi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau sangat terasa.

Di sinilah pentingnya membenahi kelembagaan energi. Kelembagaan tidak hanya soal keberadaan institusi seperti Pertamina, Pemda, atau Kementerian ESDM. 

Lebih dari itu, kelembagaan mencakup bagaimana fungsi-fungsi koordinasi, mitigasi risiko, dan pengambilan keputusan darurat bisa berjalan cepat dan efektif. Saat jalur utama terganggu, seharusnya sudah ada sistem distribusi alternatif yang siap dengan skema logistik darurat.

Pemerintah daerah bersama stakeholder energi harus membentuk forum koordinasi logistik energi daerah. Forum ini penting untuk menyusun peta risiko distribusi dan skenario tanggap darurat. 

Pertamina sendiri perlu mengkaji kembali strategi distribusi di kawasan selatan Jawa Timur. Apakah depot atau Terminal BBM alternatif di wilayah barat Jember, Lumajang, atau Bondowoso sudah layak dikembangkan?

Dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi dan Pusat perlu menjadikan ketahanan logistik energi sebagai prioritas dalam perencanaan infrastruktur. Jalan nasional seperti Gunung Gumitir memang tidak bisa dihindari dari risiko longsor. Tetapi sangat disayangkan jika tidak ada strategi mitigasi atas risiko yang sudah berulang kali terjadi.

Krisis BBM yang terjadi akibat lumpuhnya satu titik distribusi menandakan bahwa kelembagaan energi kita belum tangguh. Situasi ini seharusnya menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa ketahanan energi bukan hanya soal ketersediaan BBM, tapi juga soal ketangguhan sistem distribusinya.

Akhirnya, kenaikan harga BBM yang terjadi di Jember bukanlah akibat ulah pengecer semata, melainkan cerminan dari lemahnya sistem. Jika distribusi tidak segera diperkuat dan kelembagaan energi tidak dibenahi, masyarakat akan terus menjadi korban pertama setiap kali bencana datang.

***

*) Oleh : Dr. Mochamad Rizal Umami, M.ST., Pemerhati Ekonomi Wilayah Timur Jawa dan Dosen Politeknik Negeri Jember.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

_________
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.