TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun ke dalam sistem perbankan nasional. Salah satu fokus utama penggunaan dana tersebut adalah untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya seusai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). Menurutnya, dana dapat segera dimanfaatkan apabila koperasi telah siap menyalurkan, dengan skema bunga yang lebih ringan dibanding sebelumnya.
“Kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke perbankan turun menjadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen. Jadi tidak ada lagi biaya tambahan bagi Himbara,” ujar Purbaya.
Kebijakan penurunan bunga ini, kata Purbaya, diharapkan mempermudah bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat tanpa hambatan biaya tambahan. Pemerintah juga berkomitmen mempercepat proses pencairan agar koperasi segera bisa memanfaatkan dana tersebut.
“Nanti kita gebrak-gebrak, supaya lebih cepat aja,” tambahnya.
Dana Rp200 triliun ditempatkan pada lima bank umum mitra untuk memperkuat likuiditas perbankan nasional. Bank penerima penempatan dana adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI): Rp55 triliun. Bank Negara Indonesia (BNI): Rp55 triliun, Bank Mandiri: Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN): Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun
Ketentuan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang ditandatangani Purbaya Yudhi Sadewa, berlaku sejak Jumat (12/9/2025).
Setiap bank penerima wajib melaporkan penggunaan dana tersebut secara bulanan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti.
Langkah pemerintah ini melengkapi program prioritas penyerapan tenaga kerja yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.(*)
Pewarta | : Antara |
Editor | : Imadudin Muhammad |
Empat dari 10 Anak Dunia Gagal Kuasai Membaca, CfDS UGM Ajak Perkuat Literasi dan Berpikir Kritis
Gubernur Khofifah Langsung ke Jember, Serahkan Santunan untuk Korban Kecelakaan Bus
Denyut Sektor Konstruksi di Jantung Ibu Kota
KPK Panggil Ketua Umum PBNU, Selidiki Aliran Dana Kasus Kuota Haji 2023–2024
Kisah Keluk Pristiwahana, Gelombang Senyap yang Menggema Besar di Blora
Pakar UGM Soroti Kontroversi Ucapan Pejabat Publik, Minta Perbaikan Gaya Komunikasi
Pasar Properti Jogja Lesu, Rumah Mewah Rp 1 Miliar Justru Lebih Laku Dibanding Hunian Murah
Korsleting Listrik Sebabkan, Gudang Obat Puskesmas Kembiritan Banyuwangi Ludes Terbakar
DPRD Pacitan Minta DKPP Remajakan Fasilitas Taman Teknologi Pertanian Pringkuku
Optimis Kejar Target Kemiskinan Turun, Tiga Skema Kebijakan Ini Disiapkan Pemkab Malang