Penayangan Iklan Pemerintah di Bioskop Bentuk Transparansi Publik

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penayangan iklan program pemerintah sebelum pemutaran film di bioskop merupakan bentuk transparansi publik kepada masyarakat.

Menurut Meutya, penyiaran iklan tersebut merupakan upaya komunikasi publik untuk menyampaikan pelaksanaan program-program yang sudah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita melihat ini sebagai bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya," kata Meutya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin.

Meutya menambahkan, komunikasi publik pada dasarnya harus dilakukan di berbagai ruang agar informasi mengenai kebijakan maupun program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari pemerintah," ujarnya.

Adapun video iklan tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Dalam video itu juga disebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Diketahui, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menilai penayangan iklan pemerintah di bioskop merupakan inovasi dalam strategi komunikasi publik sebagai salah satu upaya untuk menginformasikan capaian kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah, kan bioskop bagian ruang publik,” kata Danang.

Menurut dia, pemerintah perlu terus melakukan terobosan agar informasi pembangunan dan capaian program dapat tersampaikan secara luas. Hal itu masyarakat memerlukan informasi di berbagai ruang publik. (*)