Pemerintahan
TIMESINDONESIA, BANTUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai strategi lintas sektor.
Berdasarkan data Dinas Sosial Bantul, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan selama tiga tahun terakhir, dari 12,27 persen pada 2022 menjadi 11,96 persen pada 2023, dan turun lagi menjadi 11,66 persen pada 2024 meskipun data tahun ini belum dihitung secara komprehensif.
Kepala Dinas Sosial Bantul, Sukrisna Dwi Susanta, menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara “keroyokan” dengan melibatkan berbagai instansi lintas dinas, mulai dari sektor sosial, infrastruktur, ketenagakerjaan, kelautan, ketahanan pangan, hingga pariwisata.
“Penanganan kemiskinan ini kami lakukan bersama-sama. Dinas Sosial memberikan bantuan langsung melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, jaminan kesehatan, boga sehat, serta pelayanan bagi difabel,” jelasnya, Senin (22/9/2025).
Pada 2023, jumlah penduduk miskin di Bantul mencapai 128.510 jiwa. Distribusi kemiskinan tertinggi ada di salah satu kapanewon dengan 14.471 jiwa, sedangkan terendah terdapat di Kapanewon Kretek sebanyak 3.188 jiwa.
Adapun strategi penanggulangan kemiskinan dibagi dalam dua pendekatan utama. Pertama, pengurangan beban kemiskinan melalui bantuan sosial dan fasilitas dasar, seperti program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), sarana prasarana air minum melalui PAMSIMAS, IPAL komunal, pengolahan limbah domestik, serta antiseptik lingkungan.
Dana Desa juga dimanfaatkan melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan padat karya tunai, serta dukungan dari sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendorong kemandirian warga miskin melalui pendampingan usaha lewat program BKK KUBE, pelatihan berbasis kompetensi dari Dinas Tenaga Kerja, pengembangan budidaya dan pemasaran ikan oleh Dinas Kelautan, optimalisasi pekarangan rumah untuk menanam bahan pangan seperti talas, cabai, dan sayuran guna mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari, serta pelatihan pariwisata untuk membuka peluang kerja baru.
“Tujuan kami adalah memberikan akses kepada keluarga miskin agar dapat bertahan dan berkembang. Bukan hanya diberikan bantuan, tetapi juga dibekali kemampuan ekonomi,” ungkapnya.
Untuk 2025, Pemkab Bantul menargetkan angka kemiskinan turun hingga 9,66 persen. Saat ini, kemiskinan ekstrem tercatat sekitar 8.000 jiwa, dan secara total pemerintah berusaha menekan angka kemiskinan sebanyak 20.000 hingga 25.000 jiwa.
“Kami optimis target ini bisa tercapai jika sinergi lintas sektor terus berjalan dan masyarakat diberdayakan secara maksimal,” pungkasnya.(*)
| Pewarta | : Soni Haryono |
| Editor | : Faizal R Arief |
Waspada TPPO! Wali Kota Banjar Imbau Calon Pekerja Migran Indonesia Koordinasi ke Disnaker
5 Calon Bos Baru LPS Jalani Uji Kepatutan di DPR Malam Ini
16.000 Siswa Jenjang SD-SMA Terima Manfaat Sekolah Rakyat Tahun 2025
LPS Turunkan Level Bunga Simpanan, Rupiah Hanya Dijamin 3,5 Persen
65 Tahun Janji Reforma Agraria, Saat Petani Kembali ke Jalan
Farand Hafthah Penyandang Down Syndrome yang Menginspirasi di Gerai Smoothies Dadaha Tasikmalaya
Gaya Hidup Sehat Jadi Tren di Kampus, Milo Ajak Mahasiswa Aktif Lewat Roadshow
Membangun Desa dengan Potensi Lokal
Program IMA 2.0 Perkuat Independensi Media Daerah, TIMES Indonesia Beri Dukungan Penuh
Dampak Lingkungan Program Makan Bergizi Gratis, Menteri LH Ingatkan Pengelolaan Sampah