Transfer Pusat ke Daerah Dipangkas, Banyuwangi Harus Terapkan Efisiensi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemangkasan dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) diterapkan pemerintah pada anggaran 2026 mendatang. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah  mengalokasikan dana TKD sebesar Rp693 triliun. Angka tersebut turun sebesar 24,6 persen atau setara Rp227 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut tentunya berimbas pada besaran TKD yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, Direktorat Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan, di situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id dana tranfer pusat ke Banyuwangi pada 2026 sebesar Rp1,97 triliun. Atau turun sebesar Rp665 M jika dibandingkan dengan tahun ini.

Penurunan tersebut mendapat respon sejumlah kalangan. Di antaranya dari Emi Hidayati. Akademisi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi tersebut, menyebutkan jika hal itu harus memacu kerja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan memacu langsung produktivitas di tengah masyarakat.

“Jangan sampai sektor-sektor pelayanan dasar dan pelayanan publik yang berdampak luas dikorbankan. Pemerintah harus ekstra teliti dalam menyusun anggaran,” ungkapnya, Senin (6/10/2025).

Untuk menghadapi hal tersebut, Emi mendorong antara eksekutif dan legislatif untuk bersama guna merumuskan kebijakan penganggaran yang terbaik.

Pemkab Banyuwangi juga perlu memikirkan bagaimana agar APBD 2026 tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah. Karena belanja pemda merupakan stimulus untuk menggerakkan ekonomi daerah.

“Pembahasan APBD 2026 harus benar-benar konsisten dan mengikuti konsep money follow program. Artinya, pemda baik eksekutif dan legislatif harus sepakat program-program prioritas apa yang harus diutamakan,” tegas mantan anggota DPRD Banyuwangi itu.

Lebih jauh, Emi juga mendorong program-program inovatif dan kolaboratif yang dapat mengatasi keterbatasan ruang fiskal. Pelibatan masyarakat secara luas menjadi langkah taktis untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.

Selain itu, Pemda juga harus kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber penerimaan di luar dana transfer dari pusat dengan mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Saya optimis jika inovasi bisa disengkuyung bersama, tidak ada ego-sektoral kedinasan dan pelibatan komponen masyarakat secara luas, keterbatasan fiskal ini akan bisa dilalui dengan aman,” pungkasnya. (*)