AHY Minta Pemda Evaluasi Kelayakan Bangunan Pondok Pesantren

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengevaluasi kelayakan bangunan pondok pesantren. Langkah ini dinilai penting guna memastikan penerapan standar konstruksi yang aman bagi para santri.

“Ini sangat terkait dengan para pemimpin di daerah, tentunya para gubernur dan wali kota termasuk juga bupati, agar sama-sama kita mengawal ini. Melakukan sosialisasi, pemeriksaan lapangan, sehingga bisa kita evaluasi dan kita perbaiki,” ujar AHY di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (8/10/2025).

Pernyataan itu disampaikan AHY menanggapi temuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengungkapkan bahwa hanya 50 pondok pesantren di Indonesia yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Tragedi Sidoarjo Jadi Pengingat

Menurut AHY, insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk lebih disiplin mematuhi standar konstruksi yang berlaku, terutama bagi bangunan publik.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar mematuhi segala standar yang telah ditetapkan. Karena standar dan SOP itu dibuat dengan tujuan keselamatan — baru kemudian fungsi-fungsi bangunan lainnya,” kata AHY.

Ia menegaskan bahwa penerapan standar bangunan aman tidak hanya berlaku untuk pondok pesantren, tetapi juga bagi sekolah, kampus, rumah sakit, dan puskesmas.

“Jadi kita ingin ke depan semakin menertibkan, sehingga tidak ada lagi kejadian serupa,” ujarnya.

Evaluasi dan Regulasi Baru

Menjawab kemungkinan PBG dijadikan syarat pendirian pondok pesantren, AHY menyebutkan hal itu masih akan dibahas bersama Kementerian PUPR setelah investigasi insiden Sidoarjo rampung.

“Ya, nanti akan dijelaskan semuanya secara lebih utuh lagi setelah investigasinya rampung. Nanti akan dijelaskan oleh Kementerian PU,” tutur AHY.

Ia menambahkan, pengawasan dan pembenahan sarana pendidikan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah agar hasilnya efektif.

Koordinasi Lintas Kementerian

AHY mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam penataan dan keamanan bangunan pesantren.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gus Muhaimin Iskandar. Kami ingin segera melakukan regrouping dan konsolidasi, karena beliau yang di depan untuk urusan tersebut. Kami tentu akan men-support dari aspek infrastruktur,” ujar AHY menutup pernyataannya.(*)