Sinergi Tanpa Sekat: Desa Sukokerto Probolinggo dan Pemerintah Satu Arah

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Demi memastikan program desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat serta Bupati Probolinggo, Pemerintah Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pada Rabu (8/10/2025) di kantor desa setempat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Pajarakan, Danramil, Sekcam, para Kepala Seksi, Pendamping Desa, Pendamping PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Monev menjadi ruang evaluasi bersama untuk meninjau pelaksanaan program, menyempurnakan administrasi, dan memastikan sinkronisasi kebijakan dari pusat hingga daerah.

Sekretaris Desa Sukokerto, Moh Marzuki, menyampaikan bahwa kegiatan Monev kali ini menjadi ajang pembelajaran bagi perangkat desa dalam menyempurnakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Kalau menurut pihak desa, kayaknya sebatas pembelajaran dan penyempurnaan untuk melengkapi SPJ,” ujarnya.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pajarakan, M. Dafan Inanda, menjelaskan bahwa program yang dimonev meliputi program pusat dan program Sae, khususnya di bidang kesehatan, posyandu, serta pengentasan kemiskinan melalui ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dafan juga memaparkan bahwa alokasi anggaran desa telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat melalui skema earmark. Yakni 15 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kemiskinan ekstrem, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan 20 persen untuk penanganan stunting.

“Sementara itu, untuk program pembangunan masih ada pokir bantuan keuangan melalui dewan,” jelasnya.

Hasil Monev menunjukkan bahwa sebagian besar SPJ telah dilengkapi, namun masih terdapat kekurangan dalam administrasi, seperti tanda tangan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menangani pengadministrasian. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa untuk segera dibenahi.

Dafan menegaskan bahwa seluruh program desa dijalankan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan Bupati Probolinggo. Sinergi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam mendukung arah pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam penanganan isu-isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.

Dengan semangat pembenahan dan kolaborasi lintas sektor, Desa Sukokerto menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*)