Pemerintahan
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur (HUT ke-80 Jatim) menjadi momentum evaluasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyoroti dua isu krusial: penguatan sumber daya manusia (SDM) dan ketahanan ekonomi, terutama di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat.
Lilik Hendarwati, yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, menyoroti bahwa Jatim memiliki potensi demografi luar biasa yang didominasi oleh anak muda. Menurutnya, jumlah penduduk muda yang besar ini harus diimbangi dengan kualitas yang baik agar menjadi kekuatan masa depan Jatim.
“Secara pertumbuhan demografi, jumlah anak-anak muda akan terus bertumbuh dalam jumlah yang besar. Ini potensi luar biasa bagi masa depan Jawa Timur bila diarahkan menjadi SDM yang unggul dan produktif,” ujar Lilik.
Ia menambahkan, Jatim harus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi dengan mengelola sumber daya alam secara optimal agar menjadi penopang ekonomi nasional.
Selain isu SDM, Lilik juga menyoroti kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun. Menurutnya, pengurangan ini makin memperberat kondisi keuangan Jatim yang sebelumnya sudah terdampak kebijakan opsen pajak, yang menyebabkan penurunan pendapatan sekitar 4,2 persen.
Menanggapi hal itu, Lilik mendesak Pemprov Jatim untuk melakukan efisiensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Tentu langkah awal kita berharap bahwa efisiensi memang harus dilakukan oleh setiap OPD. Utamanya untuk hal-hal yang mungkin masih bisa tidak digunakan. Misalnya penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor), kemudian kegiatan-kegiatan seremonial yang mungkin tidak perlu terlalu berlebih-lebihan,” jelasnya.
Tidak hanya efisiensi, Lilik juga menyoroti potensi aset daerah yang belum termanfaatkan secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa nilai aset yang belum terkelola mencapai Rp61 triliun.
"Kita belum begitu optimal untuk memanfaatkan aset, kita juga belum optimal di dalam ‘memaksa’ BUMD kita untuk memberikan dividen yang layak bagi sebuah provinsi layaknya Jawa Timur," tegasnya.
Karena itu, Komisi C kini memperketat pengawasan, bahkan mendorong merger atau likuidasi bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak produktif dan hanya membebani APBD. Sebaliknya, UPT yang terbukti menghasilkan akan mendapat dukungan penuh untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim.
Lilik Hendarwati berharap, dengan SDM yang unggul, ekonomi yang kuat, dan tata kelola keuangan yang efisien, Jatim dapat benar-benar tangguh dan terus bertumbuh, sesuai dengan tema HUT-nya tahun ini. (*)
| Pewarta | : Zisti Shinta Maharani |
| Editor | : Deasy Mayasari |
100 Petani Tembakau Kota Tasikmalaya Dilatih Kembangkan UMKM Rokok SKT
Sambut November, BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Bencana Hidrometeorologi Basah
Cuaca Panas Terik Beberapa Hari Terakhir, Ini Penjelasan BMKG
Dua Budaya Khas Kota Probolinggo Lolos Rekomendasi WBTb Nasional
HMI Soroti Alfamart Tanpa Izin, Nilai Rugikan PAD Kota Malang
TMMD Ke-126, Sumber Air 'Kedung Gendruwo' Lebakharjo Malang untuk Kebutuhan 7.800 Warga
Menguak Proyek Intelijen di Balik Demonstrasi
Harga Pangan Jadi Penyumbang Inflasi, Mendagri RI Minta Pemda Ambil Kendali
Ribuan Pohon Kopi PTPN I Seluas 4,6 Hektar di Ijen Bondowoso Dirusak OTK
Cingkhui Aceh Jaya Ditetapkan Jadi Warisan Budaya Tak Benda