DPRD Jabar Uji Coba WFH 50% untuk Efisiensi, Begini Skemanya

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Sekretariat DPRD Jawa Barat mengumumkan rencana inisiatif efisiensi anggaran dengan menerapkan uji coba kebijakan kerja hybrid atau Work From Home (WFH). Sebanyak 133 pegawai akan mulai merasakan skema kerja baru ini secara bergiliran pada November 2025, sebagai langkah persiapan menuju efisiensi penuh di tahun 2026.

Kebijakan ini memungkinkan hingga 50 persen dari total pegawai untuk bekerja dari rumah. Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menekan pengeluaran operasional bulanan gedung dewan. "November akan dicoba mengurang jumlah pegawai yang masuk dengan harapan terjadi efisiensi penggunaan listrik, air, dan internet," ujar Dodi melalui pesan singkat di Bandung, Rabu (22/10/2025).

Tidak hanya melalui kebijakan WFH, strategi efisiensi juga diterapkan pada kegiatan luar kantor. Dodi menyampaikan akan memberlakukan pembatasan personel dalam setiap kegiatan fasilitasi dewan. "Dengan menggunakan rasio 5 anggota difasilitasi 1 orang saja, sehingga tujuannya biaya perjalanan dinas terjadi efisiensi," jelasnya.

Meski bekerja dari rumah, Dodi menegaskan bahwa hak-hak para pegawai tetap akan terpenuhi. "Pegawai maksimal 50 persen sisanya WFH. Mereka tetap, gajinya tetap dibayarkan," tegas Dodi.

Langkah penghematan tidak berhenti sampai di situ. Dodi menambahkan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan beberapa sumber daya yang ada. Beberapa upaya tersebut antara lain memaksimalkan penggunaan panel surya sebagai sumber listrik, beralih dari internet berbayar ke jaringan yang disediakan Kominfo, serta meningkatkan pemanfaatan air tanah. Semua langkah ini ditargetkan dapat mulai diujicobakan pada November 2025.

Menurut Dodi, fase uji coba ini penting untuk dilaksanakan secara bertahap. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai dapat beradaptasi dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja institusi di awal tahun 2026. Ia juga memastikan bahwa meski ada pengetatan anggaran, seluruh aktivitas dan pelayanan kepada publik akan tetap berjalan secara optimal.

"Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," pungkas Dodi menekankan komitmennya. (*)