Pemerintahan
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) dengan inflasi di atas rerata nasional harus segera bertindak menstabilkan harga komoditas.
Permintaan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
“Ini yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali, hati-hati,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional terkendali pada 2,65 persen secara year on year pada September 2025. Namun, kondisi inflasi antar daerah sangat bervariasi. Pemerintah menargetkan inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, angka yang dianggap ideal untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen.
Tito Karnavian menyoroti sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan di banyak daerah. “Cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras di 229 daerah, dan daging ayam ras di 190 daerah. Meski beras relatif terkendali, tetap harus diwaspadai,” katanya.
Mendagri meminta Pemda melihat data inflasi daerah masing-masing dan segera melakukan langkah pengendalian. “Kalau tinggi, lakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin, atau asosiasi pengusaha,” imbuhnya.
Tito menjelaskan, ada dua aspek yang perlu diperhatikan Pemda ketika inflasi tinggi: kecukupan suplai dan kelancaran distribusi.
Jika pasokan cukup tetapi distribusi terkendala, Pemda harus menelusuri potensi penimbunan. “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan barangnya sampai naik harganya, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegas Mendagri. Penimbunan komoditas ilegal ini dapat dikenai sanksi pidana.
Apabila pasokan kurang, Pemda dianjurkan bekerja sama dengan daerah penghasil atau memanfaatkan daerah surplus produksi. Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga bisa dilakukan untuk subsidi transportasi bahan pangan, sehingga harga tetap stabil.
Selain itu, gerakan tanam komoditas yang mudah diproduksi perlu digalakkan. Tito mencontohkan Pemkot Makassar yang menggunakan medium hidroponik, serta Kota Surabaya yang memanfaatkan lahan kurang optimal untuk mendukung ketahanan pangan lokal.
Jika Pemda kesulitan mengendalikan harga, pemerintah pusat siap melakukan intervensi. Langkah ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya untuk memastikan stabilitas harga komoditas di seluruh Indonesia.
Dengan langkah-langkah itu, Mendagri Tito Karnavian berharap inflasi daerah dapat terjaga dan harga komoditas pangan tetap terjangkau bagi masyarakat. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Pemuda Indonesia: Pilar Perubahan dalam Mengawal Indonesia Emas 2045
Air Mineral Alamo: Pilihan Cerdas untuk Gaya Hidup Sehat Optimal
Film Sci-Fi Indonesia Pelangi di Mars Sajikan Petualang Luar Angkasa
Tracing the Spirit of Tatah Natah with Nyoman Bratayasa at Tugu Kunstkring Paleis
Gelar Sumbar Expo 2025, Gubernur: UMKM Harus Mampu Bersaing
Zahra Fitriyana Bicara Eskalasi Kesataraan Gender dengan Advokasi Woman Empowerment
'Livin' Bank Mandiri Catatkan Transaksi Fantastis Rp3.220 Triliun dalam 9 Bulan
Superbank Cetak Laba Rp80,9 Miliar di Q3
Sumpah Pemuda dalam Gaya Gen Z ala UK Petra, Wujudkan Batik yang Berinovasi dengan AI
Tangan-Tangan Kecil Penyelamat Pesisir Pantai Kenjeran