Kemenko Polkam: Literasi Digital Harus Jadi Agenda Prioritas Nasional

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa literasi digital harus dijadikan agenda prioritas nasional. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ketahanan informasi di tengah tantangan era post-truth atau pascakebenaran.

Menurut Eko, rendahnya literasi digital membuka celah semakin besarnya risiko paparan disinformasi dan hoaks yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa, kualitas demokrasi, hingga stabilitas politik.

“Saya mengimbau kepada para pemangku kepentingan untuk menjadikan literasi digital sebagai agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam RPJMN 2025–2029, yaitu memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman disinformasi,” ujar Eko saat Seminar Nasional bertajuk “Literasi Digital untuk Indonesia Cerdas, Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Post-Truth” di Yogyakarta, Kamis (28/8/2025).

Indeks Literasi Digital Masih Rendah

Eko memaparkan, berdasarkan Survei Status Literasi Digital Kementerian Kominfo tahun 2022, indeks literasi digital nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5. Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 mencatat skor 43,34 dari skala 100.

“Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Indikator ini bukan hanya angka, melainkan cerminan tantangan bangsa kita,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor secara konkret dan berkesinambungan untuk memperkuat ekosistem literasi digital di Indonesia.

Yogyakarta sebagai Garda Depan Literasi Digital

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Aria Nugrahadi, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat Indonesia dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang cerdas secara digital.

“Masyarakat harus mampu membedakan fakta dari manipulasi, serta menjadikan teknologi sebagai wahana produktif, bukan sekadar konsumtif,” kata Aria.

Ia menyebutkan, di satu sisi teknologi informasi mempercepat arus data dan memperluas akses ilmu pengetahuan. Namun, di era post-truth, opini dan emosi sering kali lebih dominan daripada fakta, sehingga hoaks mudah tumbuh subur.

“Untuk itulah literasi digital menjadi benteng utama,” ucapnya.

Sebagai kota pendidikan, lanjut Aria, Yogyakarta memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garda depan dalam memperkuat literasi digital, terutama di kalangan generasi muda.

“Kita harus memastikan generasi muda memiliki daya tahan terhadap pengaruh disinformasi. Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kebijaksanaan dalam mengelolanya,” kata Aria. (*)