Pendidikan
TIMESINDONESIA, PALU – Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Nipotowe Kota Palu, Sulawesi Tengah memastikan pelaksanaan belajar mengajar pada Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-Una dimulai akhir September 2025.
Kepala Sentra Nipotowe Palu Diah Rini Lesmawati di Kota Palu, Senin, mengatakan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tojo Una-una direncanakan akan memulai masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) pada 30 September 2025.
"Jadi saat ini satuan kerja pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Tengah Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan renovasi fisik bangunan sesuai dengan perencanaan," kata Rini, Senin (15/9/2025).
Ia mengemukakan seluruh pihak sudah mengatur proses pengiriman perlengkapan asrama yakni tempat tidur, kipas angin, meja, kursi, dan lemari.
"Berdasarkan laporan kami terima bahwa pemerintah daerah setempat menyelesaikan beberapa renovasi minor yang masih dibutuhkan seperti penambahan sekat ruangan," ucapnya.
Ia menuturkan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Touna dapat bertanggung jawab untuk menyempurnakan renovasi dan melakukan pembersihan area dalam dan luar gedung, sehingga semuanya siap digunakan pada waktu MPLS tersebut.
"Kami mengapresiasi kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una," sebutnya.
Menurut dia, ke depan kepala sekolah agar terus menjalin hubungan baik dengan jajaran pemerintah daerah untuk saling mendukung secara berkelanjutan.
"Penting adanya harmonisasi antara guru dan tenaga kependidikan sebagai kunci dari keberhasilan Sekolah Rakyat, sehingga guru diharapkan fokus pada aspek akademik, sedangkan tenaga kependidikan berperan penting dalam aspek non-akademik," katanya.
Saat ini sudah dua Sekolah Rakyat yang dibuka di Sulawesi Tengah yakni di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulteng dan Sentra Nipotowe Palu.
Untuk Sekolah Rakyat di Gedung BPSDMD dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA, sedangkan di Sentra Nipotowe Palu untuk jenjang SMP. (*)
| Pewarta | : Antara |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Menkop: Kopdes Wajib Sertakan Pembangunan Gudang dalam Proposal Himbara
PANDI Siapkan Domain Baru untuk Perkuat Identitas Digital Indonesia
Rembug Disabilitas, Cara Pemkab Banyuwangi Komitmen Penuhi Hak Difabel
Fish Bank Banyuwangi, Solusi Jaga Ekosistem Laut dan Tingkatkan Hasil Tangkapan Nelayan
Budaya Pop dan Persepsi Identitas
Hari ke-7, Pencarian Pekerja Terjebak di Tambang Freeport Belum Membuahkan Hasil
Ekonom: Kucuran Dana Rp200 Triliun Melanggar Konstitusi
Hakim Tolak Eksepsi, Perkara Pemalsuan Merek Pioneer CNC Indonesia Dilanjutkan Pembuktian
438 SDN-SMPN Tak Dikepalai Kasek Definitif di Kabupaten Malang, Diklat Calon Kepala Sekolah Jadi Prasyarat
Kebijakan Publik di Persimpangan