Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, MALANG – Pelaksanaan program sistem pertanian terintegrasi UPLAND atau Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Desa Pujon Kidul Pujon, Kabupaten Malang mendapatkan perhatian Komisi IV DPR RI, Senin (21/7/2025).
Untuk melihat langsung capaian kesuksesan di kawasan UPLAND Pujon tersebut, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan lapangan, yang dipimpin Azikin Solthan, bersama sejumlah anggota DPR RI lainnnya.
Kunjungan lapangan Komisi IV DPR RI didampingi Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib.
"Kunjungan spesifik Komisi IV ini sangat penting bagi kami untuk menyampaikan capaian sekaligus tantangan di lapangan, agar ke depan UPLAND Project dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Wabup Lathifah Shohib, saat menerima dan mendampingi kunjungan Komisi IV DPR RI, Kamis (21/7/2025).
Dalam kesempatan ini, Wabup Malang Lathifah menyampaikan bahwa Program UPLAND di Kabupaten Malang berjalan lancar dan telah direalisasikan sesuai dasar Perjanjian Hibah Daerah (PHD).
Dilaksanakannya UPLAND Project di Kabupaten Malang ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan petani.
"Tujuan utamanya, untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi. Komoditas unggulan yang dikembangkan di kawasan ini adalah bawang merah varietas Batu Ijo," terang Wabup Malang.
Dijelaskan, Program UPLAND di Kabupaten Malang sudah lima tahun berjalan sampai dengan saat ini, yang telah dilaksanakan di 3 desa yaitu Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon, Desa Ngabab Pujon, serta Desa Purworejo Kecamatan Ngantang.
Kemudian, pada tahun 2025 ini ada tambahan dua desa yaitu Desa Tawangsari Kecamatan Pujon dan Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang sehingga, total penerima manfaat dari Program UPLAND di Kabupaten Malang saat ini adalah lima desa pada dua kecamatan tersebut.
Menurut Wabup Lathifah, Program UPLAND terbukti memberi dampak positif bagi petani setempat. Pada 2024, rata-rata produksi bawang merah mencapai 10–12 ton per hektare, dengan pendapatan sekitar Rp230–276 juta per hektare.
Ia melaporkan, dari total anggaran Rp57,183 miliar, realisasi program UPLAND hingga Juni 2025 mencapai Rp39,076 miliar atau sekitar 68 persen.
Kegiatan yang sudah dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur berupa embung, jalan usaha tani, dan irigasi perpipaan. Juga, pengadaan alat mesin pertanian, penyediaan sarana budidaya, hingga fasilitas pascapanen seperti gudang dan alat transportasi.
Penerima manfaat program meliputi 5 Gapoktan, 22 Poktan, dan 3 Kelompok Wanita Tani (KWT), dengan total rumah tangga penerima sebanyak 1.254, anggota kelompok 1.122.
Tercatat pula, sejumlah 2.845 orang penerima manfaat tidak langsung yang terdiri dari wanita tani, pemuda tani, dan masyarakat sekitar.
Wabup Lathifah menegaskan, keberhasilan UPLAND tidak terlepas dari dukungan DPR RI, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta para pemangku kepentingan. (*)
| Pewarta | : Khoirul Amin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
Genjot PAD Pemkab Morotai Naikkan Biaya Sewa dan Retrebusi, PT Harta Samudra Minta Keringanan
Jalan Baru Pengembangan SDM ASN
DPRD Gresik Pertanyakan Poskamladu untuk Nelayan Tak Dianggarkan di P-APBD
Manchester United Datangkan Striker Bryan Mbeumo dari Brentford
Menteri Keuangan AS Serukan Audit Komprehensif atas Kinerja Federal Reserve
Mulai 1 Agustus 2025 KA Pasundan Hadir Gunakan Rangkaian Ekonomi New Generation
BEM Kristiani Tolak Dominus Litis Kejaksaan dalam RKUHAP
Jelang Debut di Eropa, Simak Yuk Spesifikasi dan Fitur Redmi 15C
Koperasi Merah Putih dan Arah Baru Ekonomi Desa
7 Must-Visit Spots in Malang: From Hidden Springs to Waterfalls