Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, BANJAR – Keterlambatan honor bagi guru PAUD di Kota Banjar menjadi sorotan usai anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi Gerindra, Jojo Juarno buka suara.
Jojo mengecam telatnya honor para guru sukarelawan PAUD yang 3 bulan ini belum juga cair. Ini disampaikannya pada sejumlah awak media yang meliput di DPRD.
"Kami sudah tanyakan ke Dinas Pendidikan dan sampai saat ini belum ada jawaban," terangnya, Selasa (22/7/2025).
Anggota dewan 3 periode ini menyayangkan lambannya Dinas Pendidikan dalam menangani honor para guru PAUD yang selama ini banyak yang menjerit karena upahnya mengajar yang tak seberapa tak kunjung diberikan.
"Kami menampung aspirasi masyarakat dan untuk ditundanya honor guru PAUD ini sangat memprihatinkan ya. Mereka itu guru sukarela yang telah banyak menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mencerdaskan anak bangsa," tuturnya.
Salah satu guru PAUD Cempaka 1 Desa Karyamukti, Mia Yuliana, mengaku keterlambatan honor terjadi mulai Januari 2025.
"Setahun kebelakang honor yang kami terima lancar setiap bulannya melalui rekening. Sejak Januari, ada penunggakan hingga bulan April. Karena mau Lebaran, sempat cair tapi hanya satu bulan saja. Tahap kedua untuk periode Februari hingga April baru dibayar bulan Mei," ungkap Mia saat ditemui di sekolah PAUD tempatnya mengajar.
Kemudian, dari bulan Mei hingga Juli ini, diterangkan Mia mengalami keterlambatan lagi sebanyak 3 bulan.
"Kami tidak menerima informasi apapun terkait alasan keterlambatan kali ini. Mungkin efek efisiensi seperti pada bulan Januari lalu, tapi pastinya hingga kini honor belum cair," imbuhnya.
Untuk honor per bulan, Mia biasanya menerima sebesar Rp400 ribu dipotong pajak dan admin Bank BJB.
"Paling bersihnya kami menerima honor sekitar Rp350 ribuan, ga seberapa sih tapi buat guru PAUD seperti kami ya itu sangat berharga apalagi saya masih kuliah dan honor tersebut untuk menambah biaya kuliah," paparnya.
Hal serupa disampaikam Rizky Padilah, honorer PKBM yang juga mengeluhkan telatnya honor guru dalam tiga bulan terakhir ini.
"Saya pegang empat kelas dan per bulannya upah honor yang saya terima sekitar Rp700 ribuan," sebutnya.
Rizky berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib guru dengan memberikan honornya secara tepat waktu.
"Karena kami benar-benar membutuhkannya, saya harap dinas terkait tidak mengabaikan hak-hak kami agar diberikan tepat waktu," katanya. (*)
| Pewarta | : Sussie |
| Editor | : Hendarmono Al Sidarto |
Warga Pacitan Wajib Tahu Apa Saja Ciri-Ciri Rokok Ilegal, Ini Penjelasannya
Jokowi Datangi Polresta Surakarta Terkait Ijazah Palsu
Prabowo Subianto: Jadilah Tentara dan Polisi Pejuang Rakyat
Bupati Ponorogo: BUMDes Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Lokal
Dualisme PSHT Usai, Jutaan Pendekar Apresiasi Presiden Prabowo dan Menkumham Supratman
Rp17,5 Miliar dari DBHCHT untuk Beli Obat dan Infrastruktur, Dinkes Pacitan Mengaku Terbantu
Dosen FK UB Ingatkan Bahaya Sound Horeg, Picu Gangguan Pendengaran Serius
Presiden Prabowo Lantik 2.000 Perwira Remaja TNI dan Polri
15 Warga Palestina Meninggal Kelaparan dalam Sehari, Krisis Gaza Kian Parah
Sketsa Anak tentang Indonesia