Peraturan Daerah Gresik Didorong Berpihak pada Perlindungan HAM

TIMESINDONESIA, GRESIK – Peraturan Daerah di Kabupaten Gresik Jawa Timur didorong untuk lebih berpihak pada perlindungan HAM (hak asasi manusia), khususnya sektor perlindungan anak, perempuan, dan ketenagakerjaan.

Hal itu menjadi poin workshop yang digelar Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia Jatim menggelar Workshop Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Gresik, Kamis (31/7/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenham Jawa Timur, Toar RE Mangaribi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini untuk mengajak stakeholder dan masyarakat memahami aturan-aturan berperspektif HAM.

“Yang ditekankan pada hubungan industrial, perempuan dan anak. Idealnya penghormatan dan hak-hak terhadap pekerja bisa dilindungi. Kedepan nanti meminimalisir ada pekerja anak-anak,” ujar Toar. 

Berkaitan dengan penanganan aduan, lanjut Toar, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk membuat laporan pelanggaran HAM langsung ke kantor Kanwil Kemenham Jatim di Jalan Kayon Surabaya.

“Kita tidak ada UPT, kalau ada Laporan adanya pelanggaran HAM bisa langsung di kantor. Kita juga rencana nanti buat website untuk laporan dan nanti akan diproses,” ungkapnya.

“Yang paling dominan kasus soal bullying, nanti kami akan berikan edukasi,” imbuhnya.

Dia menyebut bahwa peran media sangat penting dalam menyampaikan keberadaan dan tugas Kementerian HAM. “Kami siap membantu masyarakat,” tegasnya.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Muhammad Rum Pramudya menjelaskan dalam kegiatan ini pihaknya bertugas memberikan data produk hukum di Gresik. 

“Kita sudah siapkan. Sebenarnya semua lini pasti berperspektif HAM, maka disini kami membagikan semua produk hukum,” jelas Pram.

Dia menyebut total ada 38 peraturan Pemkab Gresik yang nanti bisa dicoba analisa. Untuk itu, pihaknya juga sudah menyiapkan data-datanya. “Toolnya kami siapkan dan bagaimana menganalisanya,” tutup Pram. (*)