Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Insiden putusnya ramp door KMP Tunu Pratama Jaya 5888, pada Minggu, 8 Agustus 2025, kembali menjadi tamparan hebat sisi jaminan keselamatan pelayaran penyeberangan Ketapang, Banyuwangi-Gilimanuk, Bali (Ketapang-Gilimanuk). Mengingat kapal milik PT Raputra Jaya tersebut baru saja mendapat izin berlayar dari Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IIII Tanjung Wangi (KSOP Tanjung Wangi).
Makin miris, usai putus, ramp door KMP Tunu Pratama Jaya 5888, itu jatuh diperairan selat Bali, saat perjalanan dari pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang. Untung, begitu dilaporkan ramp door putus, pihak otoritas, tidak mengizinkan kapal mengangkut muatan alias berlayar dalam kondisi kosong.
Kejadian tersebut mendapat sorotan dari anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni SH. Sebagai bentuk kepedulian terhadap faktor keselamatan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, dia meminta agar Pemerintah Daerah Banyuwangi, untuk mengambil sikap.
“Bagaimana pun juga, pelabuhan Ketapang berada diwilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Daerah Banyuwangi untuk mengeluarkan sikap, khususnya dalam mendukung peningkatan faktor keselamatan,” kata Zamroni, Senin (18/8/2025).
“Karena yang penting dijadikan catatan, banyak warga Banyuwangi, yang bekerja di kapal, yang itu harus mendapat perlindungan dan pengayoman dari pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dan yang tidak boleh dilupakan, lanjut Zamroni, pada tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya 3888, pada Rabu malam, 2 Juli 2025, banyak warga Bumi Blambangan yang ikut jadi korban.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi ini juga menilai kejadian putus dan jatuhnya ramp door KMP Tunu Pratama Jaya 5888, merupakan sinyal merah terhadap jaminan keselamatan dalam aktivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Bagaimana tidak, insiden itu terjadi saat kapal baru saja mendapat izin beroperasi dari kantor KSOP Tanjung Wangi.
Alias tak lama setelah KMP Tunu Pratama Jaya 5888 dinyatakan layak berlayar oleh kantor KSOP Tanjung Wangi.
“Ini KMP Tunu Pratama Jaya 5888 kan baru saja mendapat izin beroperasi, namun nyatanya ramp door putus dan jatuh ke laut. Bayangkan saja, jika saat kejadian kapal sedang mengangkut penumpang dan muatan, siapa yang bisa menjamin semua akan selamat!?,” cetus Zamroni.
Untuk itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah pusat dan kementrian terkait dalam meningkatkan faktor keselamatan penyeberangan, Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, meminta Pemerintah Daerah Banyuwangi, untuk mengeluarkan sikap kongkrit. Salah satunya dengan ikut ‘Cawe-Cawe’ melalui kebijakan dan kewenangan daerah.
“Diantaranya bisa dengan mendorong adanya peremajaan kapal-kapal yang melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Bisa pula dengan mendorong hadirnya pengusaha lokal dalam pelayaran Ketapang-Gilimanuk, karena saat perusahaan kapal milik pengusaha lokal, kami optimis koordinasi akan lebih mudah,” ujar Zamroni. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
MKGR Jatim Konsolidasi Kawal Kemenangan Adies Kadir Menuju Ketum MKGR Pusat
Libur Panjang HUT ke-80 RI, 89 Ribu Pelanggan Gunakan Layanan KAI Daop 2 Bandung
Malang Raya Ditunjuk Percontohan Sampah Jadi Energi, Kabupaten Malang Didukung Kerjasama ASEAN
Tingkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan, TNI Gelar Latihan Tiga Matra di Natuna Utara
Unitomo Dukung Gerakan Penghijauan di 1 Dekade TIMES Indonesia
Mesir Tegaskan: Tolak Konsep Israel Raya dan Rencana Pengusiran Warga Palestina dari Gaza
Amendemen UUD 1945 Bukan Solusi Instan, MPR RI Tekankan Perlunya Proses Partisipatif dan Transparan
Krisis Personel Militer, Israel Rencanakan Rekrutmen Pemuda Yahudi dari Luar Negeri
Gubernur Khofifah Kembali Sematkan Satyalancana Karya Satya 576 ASN Jatim
KKN Unitomo dan BUMDes Jatiurip Kolaborasi Kembangkan Budidaya Lele, Ayam Petelur, dan Kelengkeng Berkelanjutan