Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, MOROTAI – Aksi unjuk rasa serentak dari pusat hingga daerah pada Senin (1/9/2025) juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Namun aksi yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasifik (BEM Unipas) Pulau Morotai dibeberapa titik, seperti depan Kantor Bupati dan DPRD Pulau Morotai berlangsung damai.
Dalam aksi tersebut BEM Unipas Pulau Morotai dibawah koordinator lapangan Rifaldi Majid menyuarakan isu nasional maupun lokal yang dikemas dalam tuntutan mereka untuk ditindaklanjuti pemerintah dan DPR RI. Di antaranya, adili penggilas Ojol, menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR, tolak kenaikan pajak, sahkan RUU Hukum Adat, tolak RUU KUHP, sahkan RUU perampasan aset, dan tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen.
Sementara, isu lokal yang dituntut BEM Unipas adalah Pemda, DPRD, dan Polres setempat segera menyelesaikan sejumlah masalah, di antaranya tuntaskan sengketa lahan masyarakat lingkar bandara dan TNI AU, tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual di Morotai, dan DPRD segera membentuk pansus. Selain itu, selesaikan masalah BBM subsidi nelayan dan tingkatkan kesejahteraan nelayan, selesaikan masalah ilegal fishing di Morotai, dan Pemda transparansi anggaran akhir studi.
Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane saat menerima masa aksi untuk mendengar penyampaian tuntutan mereka mengatakan terkait permasalahan sengketa lahan masyarakat lingkar bandara dan TNI AU, sudah ditangani langsung oleh Pusat atau Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tetapi sampai saat ini Pemda juga belum menerima infomasi lanjutannya.
"Namun kami beberapa waktu kedepan akan terus berkoordinasi secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi hingga ke Pusat dalam hal ini Kemenhan agar permasalahan (sengketa) lahan TNI AU dengan masyarakat dapat diselesaikan agar kedepannya ada keseimbangan pembangunan. Sehingga di satu sisi lahan tersebut dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi masyarakat Pulau morotai khususnya untuk para petani," janjinya.
Menyangkut permasalahan BBM subsidi nelayan, menurut Wakil Bupati, pada aksi mahasiswa sebelum telah ditindak lanjuti dengan dilaksanakan rapat yang juga disaksikan langsung oleh Pimpinan OPD terkait. Berdasarkan hasil pengecekan tercatat sebanyak 75 ton BBM Subsidi telah disalurkan. Mungkin masih terjadi praktik permainan di tingkat pemasok BBM yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi.
"Untuk itu, saya bersama Kapolres akan turun langsung ke lapangan guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai aturan, transparan serta tepat sasaran sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak menerima. Kemudian terkait adanya surat edaran dari pihak Universitas Pasifik, saya akan segera berkoordinasi dengan pihak kampus agar surat tersebut dapat dicabut. Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk membiayai 8 semester pendidikan mahasiswa Unipas sesuai dengan kemampuan daerah," ungkapnya.
Aksi BEM Unipas di depan Kantor DPRD Morotai, Senin (1/9) 2025).(FOTO: Munces For TIMES Indonesia)
Walaupun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat kata Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, Pemda Morotai menegaskan bahwa alokasi beasiswa Unipas tidak akan terganggu. Justru ke depan dengan mengurangi beban pada APBD Morotai anggaran yang tersedia akan dialihkan untuk mendukung biaya hidup mahasiswa serta kebutuhan lain yang dapat meringankan beban mereka.
Sementara itu, secara kelembagaaan DPRD baik sikap masing masing fraksi maupun sikap secara kelembagaan telah dusampaikan oleh Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhammad Rizky. Rizky menegaskan sesuai dengan pernyataan sikap dari fraksi-fraksi yang telah disampaikan sebelumnya, yang mana kita pahami bersama bahwa sikap fraksi mencerminkan sikap kelembagaan, maka dengan ini kami tegaskan bahwa lembaga secara utuh mendukung dan berkomitmen terhadap seluruh aspirasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
"Atas nama lembaga, kami menyatakan dukungan penuh terhadap aksi yang berlangsung hari ini. Terkait seluruh tuntutan yang telah dijelaskan, kami siap untuk mengawal dan merealisasikannya sesegera mungkin. Sebagai bentuk komitmen, saya secara pribadi dan kelembagaan berjanji serta memastikan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami selesaikan pada tahun depan," janji Ketua DPRD Muhammad Rizky.
"Kami juga akan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak eksekutif untuk mengambil langkah-langkah teknis yang diperlukan demi menyelesaikan seluruh poin tuntutan. Lembaga akan mengawal setiap proses tersebut agar berjalan dengan baik dan tuntas," tutupnya.
Gaung bersambut, Kapolres Pulau Morotai AKBP drh. Dedi Wijayanto, juga ikut menegaskan bahwa Polres Pulau Morotai fokus utama penanganan perkara di wilayah hukum Morotai adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, walaupun terdapat diakui keterbatasan jumlah penyidik serta adanya keterlambatan akibat penanganan perkara sebelumnya, namun janjinya setiap laporan yang masuk tetap akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan hukum.
Menurut Kapolres Pulau Morotai, menyikapi peristiwa nasional yang menimbulkan korban jiwa atas tewasnya pengendara Ojol dalam pelaksanaan aksi massa beberapa waktu lalu, dirinya bersama jajaran telah melaksanakan doa bersama dengan harapan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
"Terkait aspirasi yang disampaikan massa aksi mengenai penanganan kasus anak dan perempuan kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan Polres Pulau Morotai masih dirasakan kurang maksimal. Namun demikian, kami menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan selalu kami tindaklanjuti meski dengan keterbatasan personel yang ada," tangkisnya.
Orang nomor satu di Polres Pulau Morotai ini mengaku memahami bahwa salah satu tujuan aksi massa adalah untuk menyalurkan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang, sehinga menjadi kewajiban pihak polisi selaku aparat keamanan untuk mengawal dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman serta tertib. Untuk itu, AKBP drh Dedi Wijayanto berharap para peserta aksi juga dapat menghargai aparat keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan.
"Selama ini Polres Pulau Morotai senantiasa mengawal setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat. Dalam penyampaian aspirasi, kami tidak pernah melakukan tindakan kekerasan karena kami menjunjung tinggi hukum sebagai landasan bersama, namun demikian apabila dalam pelaksanaan aksi terdapat tindakan anarkis maka kami sebagai aparat keamanan juga berkewajiban untuk bertindak tegas sesuai aturan. Hingga saat ini, pelaksanaan unjuk rasa di Morotai relatif berjalan aman tanpa adanya hal-hal yang bersifat provokatif maupun merugikan masyarakat luas," kata Kapolres. (*).
| Pewarta | : Abdul Halil Husain |
| Editor | : Hendarmono Al Sidarto |