Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, CIANJUR – Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dorongan ini muncul setelah maraknya dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah pelajar. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Diki Ismail, menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan segera, tanpa harus menunggu adanya kasus baru yang melibatkan anak-anak di sekolah.
Menurutnya, program yang seharusnya membantu peningkatan gizi justru bisa berbalik menjadi masalah bila pengawasan tidak ketat. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu membentuk tim evaluasi sekaligus tim pengawasan khusus.
"Meski di setiap dapur penyedia MBG sudah ada tim ahli, kami menilai langkah itu belum cukup jika tidak diikuti evaluasi secara menyeluruh," kata Diki sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Senin (8/9/2025).
Selain itu, pihak DPRD Cianjur juga telah mengusulkan pemanggilan berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga penyedia dapur MBG. Hal tersebut dinilai penting untuk menghimpun data akurat mengenai pelaksanaan program di lapangan.
Lebih lanjut Diki mengungkapkan bahwa temuan di sejumlah sekolah menunjukkan menu makanan yang disajikan masih jauh dari standar gizi. Kondisi ini menambah alasan kuat agar evaluasi segera dilakukan.
Ia juga menyoroti kasus di MAN 1 Cianjur yang hingga kini belum jelas penyebab keracunan makanannya, meskipun kepolisian telah memeriksa berbagai sampel. Diki menegaskan bila terbukti ada penyedia MBG yang melanggar regulasi, maka perlu diberikan sanksi tegas, bahkan hingga pencabutan izin.
"Kami tentunya ingin mengingatkan agar permasalahan ini tidak sampai merusak citra pemerintah pusat, terutama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meluncurkan program tersebut," ungkap dia menjabarkan.
DPRD Cianjur juga menyinggung dugaan perbedaan harga porsi makanan, dari Rp15 ribu menjadi Rp8.000. Walau belum mengetahui detail teknisnya, dugaan itu disebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Bila benar terjadi pemangkasan, perlu ditelusuri apakah berlangsung di seluruh dapur atau hanya di wilayah tertentu.
Dari total 233 dapur penyedia MBG di Cianjur, Diki menyebut baru sekitar 90 hingga 100 dapur yang aktif berjalan. Artinya, program ini baru terlaksana separuh, bahkan banyak wilayah di Cianjur Selatan yang belum terjangkau.
Dalam hal ini lebih jauh Komisi IV DPRD Cianjur kata dia, berencana memanggil semua dinas terkait dan koordinator dapur untuk memastikan program ini berjalan sesuai aturan.
"Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembentukan satgas pengawasan agar kualitas makanan dan keamanan pelajar tetap terjamin," tukasnya menutup penyampaian. (*)
| Pewarta | : Wandi Ruswannur |
| Editor | : Hendarmono Al Sidarto |
Gantikan Sri Mulyani, Ini Harapan Wabup Malang pada Menkeu Purbaya
Dharma Graha Utama Ekspansi ke Dunia Kesehatan, Bangun Rumah Sakit di Surabaya dan Gresik
Timnas U-23 Kalah 0-1 dari Korea Selatan di Kualifikasi Piala Asia 2026
Menteri PPPA Sebut Anak Jadi Korban Ajakan Menyesatkan untuk Ikut Demo
Airlangga: Implementasi Tarif Impor Masih Dibahas di Washington
Menlu Sugiono Hantarkan Kepulangan Jenazah Staf KBRI Peru
Rumah Kos di Sidosermo Terbakar, Diduga Konsleting Listrik
IHSG Anjlok Setelah Reshuffle, Menko Airlangga: Ini Temporary
GIBAS Kota Banjar: Dinas Sosial PPPA Tidak Transparan dalam Menyalurkan Bantuan Kelompok KUBE
OJK Cabut Izin BPR Syariah Gayo, Nasabah Diminta Tenang