Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sidoarjo kembali menorehkan prestasi atas kinerja terbaik dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah.
Lembaga legislatif ini berhasil meraih penghargaan atas kinerja terbaik dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan daerah dalam ajang JTV Legislatif Awards 2025, yang digelar di Studio JTV Graha Pena Surabaya, Selasa (16/9) malam.
Capaian ini menjadi bukti keseriusan DPRD Sidoarjo dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, yang menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar simbolis, melainkan refleksi dari kerja keras seluruh anggota dewan dalam menjalankan amanah.
“Penghargaan ini adalah wujud nyata dari komitmen kami dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Sidoarjo berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Jumat (19/9/2025).
Cak Nasih sebutan akrab Abdillah Nasih mengungkapkan, DPRD Sidoarjo memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal jalannya roda pemerintahan daerah.
Menurutnya, pengawasan bukan sekadar kritik, tetapi juga bagian dari ikhtiar membangun sinergi agar setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Lebih lanjut, Ketua DPC PKB Sidoarjo itu menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari rapat kerja, kunjungan lapangan, hingga evaluasi berkala terhadap capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari,” tegasnya.
Dia menegaskan, raihan ini bukanlah garis akhir, melainkan motivasi agar DPRD Sidoarjo terus berbenah.
“Kami tidak ingin berpuas diri. Justru penghargaan ini menjadi pengingat bahwa ke depan, tanggung jawab kami semakin besar untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
"Setiap ada laporan dari masyarakat, kami langsung disposisikan kepada komisi terkait, entah melalui hearing atau tinjau lapangan. Dan setiap komisi kami minta laporan secara tertulis setiap progres dari aduan masyarakat," tambahnya.
Berkaitan dengan serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo pada semester pertama, Cak Nasih sudah menugaskan komisi-komisi untuk memanggil dinas terkait.
Tujuannya untuk dilakukan evaluasi setiap pekerjaan yang belum berjalan secara maksimal. Harapannya di anggaran tahun depan setiap dinas bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan mampu mencapai target.
"Mulai Minggu depan, komisi akan memanggil dinas mitra komisi untuk dilakukan evaluasi. Sehingga kendala dan hambatan dari minimnya serapan anggaran bisa diatasi, dan tahun depan bisa lebih maksimal lagi sesuai dengan target," imbuhnya.
Ke depan, Politisi Asal Kecamatan Waru itu berjanji DPRD Sidoarjo akan terus membuka ruang partisipasi publik agar proses pembangunan di Kota Delta berjalan semakin inklusif dan berkelanjutan.
"Apresiasi tersebut juga menjadi dorongan bagi para anggota untuk terus meningkatkan kualitas kerja, khususnya di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks," pintanya.
Sementara, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat menyatakan bahwa setiap laporan yang disampaikan kepada dewan akan dilakukan tindak lanjut. Baik turun langsung ke lapangan maupun dilakukan secara hearing.
Dia menegaskan setiap progres tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dibuatkan laporan secara tertulis untuk memudahkan pengarsipan dan bukti kerja dari dewan.
"Setiap ada laporan kami langsung turun, kemarin sidak normalisasi sungai dan juga progres pembangunan RSUD Sedati," ungkapnya.
Dalam sidak pembangunan RSUD Sedati diketahui bahwa progres pengerjaan belum mencapai target yang telah ditentukan. Dari yang seharusnya 7 persen baru terbangun 3,5 persen. Hanya dibangun pondasinya saja.
"Makanya kami rekomendasikan untuk mempercepat pembangunan dengan menambah jumlah pekerja dan ketersediaan bahan bangunan, agar pembangunan RSUD Sedati bisa selesai tepat waktu," ungkapnya.
Begitu juga dengan Komisi D DPRD Sidoarjo yang kerap turun memantau proses pelaksanaan pendidikan ataupun pelayanan kesehatan.
Seperti yang dilakukan beberapa waktu memanggil orang tua korban Hanania asal Kecamatan Porong yang diduga menjadi korban malpraktik klinik swasta yang mengakibatkan meninggal dunia.
DPRD Sidoarjo mengundang orang tua korban Hanania Fatin Majida, BPJS Kesehatan dan pihak Klinik Siaga Medika pada beberapa waktu lalu.
"Kami ingin ada kepastian, apakah ada cacat prosedur atau tidak yang dilakukan Klinik Siaga Medika. Dinas Kesehatan harus turun untuk melakukan investigasi," kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori, yang juga Ketua Fraksi PKB.
Peran DPRD dalam Menjawab Tantangan Pembangunan
Penghargaan yang diterima DPRD Sidoarjo melalui JTV Legislatif Awards 2025 bukan hanya sekadar prestasi, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya lembaga legislatif dalam menjawab tantangan pembangunan.
Kabupaten Sidoarjo yang kini berkembang pesat sebagai kawasan penyangga Surabaya memiliki beban pembangunan yang tidak ringan. Mulai dari persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan.
"Kami akan terus hadir mengawal setiap program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan,"ucap Cak Nasih
Aspirasi Warga sebagai Arah Kebijakan
Salah satu kekuatan DPRD Sidoarjo terletak pada keterbukaannya dalam menyerap aspirasi. Dewan tidak hanya menunggu laporan secara formal, melainkan proaktif turun ke lapangan. Hal ini membuat setiap kebijakan yang dilahirkan lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat.
Misalnya, dalam isu banjir yang kerap melanda wilayah Sidoarjo bagian utara, DPRD melalui Komisi C kerap melakukan inspeksi ke lapangan untuk memastikan normalisasi sungai berjalan sesuai jadwal. Begitu pula dalam kasus RSUD Sedati, dewan tidak segan memberikan rekomendasi teknis demi percepatan pembangunan.
Dorongan Inklusivitas
Ketua DPRD Abdillah Nasih menegaskan bahwa partisipasi publik adalah ruh dari pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, tanpa keikutsertaan masyarakat, pembangunan hanya akan bersifat top-down dan berpotensi meninggalkan masalah baru.
Dewan berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui reses, hearing, maupun kanal aduan resmi DPRD. "
"Setiap aduan akan ditindaklanjuti, diarsipkan, dan dilaporkan kembali agar masyarakat bisa mengukur sejauh mana progres penanganannya," tegasnya.
Harapan ke Depan
Dengan penghargaan yang baru saja diterima, DPRD Sidoarjo ingin menjadikan momentum ini sebagai pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas kerja.
Apalagi di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga pelayanan publik yang harus makin adaptif terhadap perkembangan zaman.
Cak Nasih menyebut, ke depan DPRD tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mengawal inovasi kebijakan agar lebih pro-rakyat.
“Kami ingin ke depan, setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar program seremonial,” tutup Abdillah Nasih. (d)
| Pewarta | : Syaiful Bahri |
| Editor | : Deasy Mayasari |