Gubernur Khofifah Sediakan 828 Titik Pangan Murah di Jatim

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Jawa Timur mendukung penuh Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dicanangkan pemerintah pusat. 

Hal itu dinyatakan Gubernur Khofifah saat mendampingi Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Mundu, Surabaya, Selasa (23/9/2025). 

Sebagai wujud komitmen tersebut, hingga 23 September 2025, total sebanyak 828 titik GPM digelar di Jatim demi menjaga stabilitas harga serta memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

“Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Total ada 828 titik GPM digelar di seluruh penjuru Jatim,” kata Khofifah.

Sebanyak 828 titik tersebut digelar secara sinergi dengan rincian 222 titik di kantor kecamatan, 212 titik di Koramil, dan 378 titik di kantor Polsek, dan 16 titik lokasi lainnya dengan kuantum setiap titik 3 Ton yang merupakan inisiasi Perum Bulog Kanwil Jatim.

“Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog agar stabilitas harga bahan pokok bisa terwujud dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat bisa kita laksanakan,” imbuhnya. 

Untuk GPM di Taman Mundu Surabaya, Bulog Jatim menyediakan beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp55.000 dengan total pasokan 10 ton. 

Selain itu, tersedia Minyak Kita  minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp15.000 sebanyak 756 liter, gula pasir GMM kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500 sebanyak 260  kilogram, serta komoditas lain yang dijual di bawah harga pasar. 

Kehadiran pangan murah ini tidak hanya meringankan beban rumah tangga, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi gejolak harga.

Khofifah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan secara merata. 

Jawa Timur sendiri memiliki produksi beras melimpah. Dari Januari hingga September 2025, produksi gabah  mencapai 8,82 juta ton Gabah Kering Giling (setara 5,1 juta ton beras), sementara kebutuhan beras di provinsi ini diperkirakan 3,43 juta ton, sehingga surplus lebih dari 1,67 juta ton. 

Meski demikian, berdasarkan data Dashboard SPHP Bulog periode 1 Januari - 22 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP Jatim mencapai 47.560.905 kilogram dari target hingga akhir tahun 189.740.322 kilogram atau setara 25,07 persen.

“Produksi beras harus diikuti distribusi cepat dan merata. Saya mengimbau seluruh pihak, mulai Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat penyaluran beras SPHP melalui pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, dan swalayan atau toko modern yang tidak menjual grosir. Maksimalkan juga aplikasi Klik SPHP agar distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Khofifah.

Gubernur juga menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah selaras dengan peran Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara dan penopang ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 tercatat 3,09 persen, tertinggi di Pulau Jawa, dengan realisasi investasi tumbuh 7,2 persen, serta kinerja ekspor Juli 2025 meningkat 20,96 persen setara 0,51 miliar USD. 

Stabilitas harga bahan pokok menjadi fondasi penting agar capaian ekonomi ini berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Pemprov Jatim konsisten menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota. Pasar murah yang kita lakukan selalu mendapat sambutan antusias masyarakat, menunjukkan kebutuhan yang nyata sekaligus bukti kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” tutur Khofifah.

Upaya ini juga berdampak positif pada pengendalian inflasi. Berdasarkan data BPS Jatim, inflasi Agustus 2025 tercatat 2,17 persen (year-on-year) dengan deflasi bulanan 0,10 persen, menandakan harga bahan pokok relatif terkendali. 

Khofifah menutup dengan optimisme bahwa Gerakan Pangan Murah harus menjadi ekosistem berkelanjutan dari desa hingga kota.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Timur atas pencapaian provinsi ini sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras tertinggi secara nasional. 

Menurutnya, ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan prioritas utama bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat benar-benar terbantu.

“Bapak Presiden menaruh perhatian khusus pada Jawa Timur dan meminta seluruh pihak untuk mendukung provinsi ini,” katanya

Mentan juga mnyampaikan bahwa hampir seluruh permintaan Gubernur Jawa Timur telah direalisasikan, kecuali distribusi beras SPHP yang tengah diperbaiki. 

“Pinwil Bulog Jatim harus memastikan tidak ada lagi keluhan terkait SPHP, dan alokasi beras harus sesuai kebutuhan setiap kabupaten dan kota. Kita semua adalah pelayan rakyat, dan saya minta Dirut Bulog melaporkan distribusinya secara harian,” ujarnya.

“Terima kasih Ibu Gubernur juga saya sampaikan kepada Pangdam, Kapolda, dan Kajati atas support yang telah diberikan,” tandasnya. 

Turut hadir di kegiatan ini, Jajaran pejabat dilingkungan Kementerian Pertanian RI, Jajaran Forkopimda Jawa Timur, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, Dirut Perum Bulog beserta pimpinan wilayah Bulog Jatim, jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim, dan seluruh undangan yang terhubung melalui daring di seluruh Jawa Timur mulai dari Pemda, Kodim, Polres dan Kejari. (*)