Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – Pemkab Banjarnegara berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan aksi premanisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuannya, agar Banjarnegara tetap damai, tenteram, dan kondusif.
Komitmen ini disampaikan Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana dengan Kepala Inspektorat Drs Agung Yusianto MSi dan Kepala Dindikpora Teguh Handoko SSos, Selasa (23/9/2025).
Komitmen tersebut kata Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menjadi upaya nyata untuk mengawal pembangunan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas praktik penyimpangan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang sehat antar-stakeholder agar tidak muncul narasi negatif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.
Bupati mengajak juga kepada lembaga dan OPD untuk menjaga komunikasi yang baik dan membangun diskusi konstruktif, terutama bagi para camat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita harus menjaga komunikasi yang baik dan membangun diskusi konstruktif, terutama bagi para camat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tujuannya agar Banjarnegara tetap damai, tenteram, dan kondusif,” katanya.
Sejalan dengan Kejaksaan
Senada dengan Bupati dr Amalia Desiana, Kejaksaan Negeri Banjarnegara menekankan peran penting dalam mengawal pembangunan.
Kasi Pidum Kejari, Teguh Iskandar, menjelaskan bahwa kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan integritas proyek serta menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, KBO Satreskrim Res Banjarnegara, Iptu Saripin, menambahkan bahwa pemberantasan premanisme menjadi bagian penting dalam menjaga iklim investasi dan kepercayaan publik.
Premanisme dalam bentuk pemerasan, penguasaan aset, maupun pungutan liar dinilai dapat menghambat pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Kasi Pidsus Kejari, Eka Ilham Ferdiady, menekankan strategi pencegahan dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan pelaporan.
Ia juga menjelaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas serta kerja sama erat dengan pemerintah daerah. Dengan komitmen ini, Pemkab Banjarnegara bersama aparat penegak hukum dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banjarnegara. (*)
| Pewarta | : Muchlas Hamidi |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Hari Tani Nasional 2025, Husen akan Kawal Aspirasi Pejuang Air Penopang Lumbung Pangan
Membangun Pendidikan melalui Desa dan Kota
Menpora Cabut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024, Ini Komentar Ketua KONI Kota Tasikmalaya
BEM PTNU Se-Nusantara Tegas Tolak Anarkisme Gerakan Mahasiswa
Dana PBB-P2 Diduga Digelapkan, Warga Temuasri Banyuwangi Tuntut Pertanggungjawaban Pemdes
Livoli Divisi Utama 2025, Setelah Gagal di laga Pertama Ganevo Yogya Kalahkan Pasundan
Ajak Kembali ke Alam, Utama Spice Gelar "Reconnect with Nature" di Kul Kul Farm
Eddy Soeparno: Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Peran Indonesia sebagai Motor Perdamaian Dunia
Wali Kota Banjar Janji Fasilitasi Bantuan untuk Rumah Tak Layak Huni Rudi
Komisi C DPRD Sidoarjo Sidak Proyek Alun-alun Rp24,6 Miliar, Temukan Deviasi 2 Persen