Ketua DPRD Pangandaran Dorong Penguatan SDM Pelayanan di RSUD Pandega

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan publik di RSUD Pandega Pangandaran. 

Pernyataan ini disampaikan menyusul munculnya dugaan keterlambatan pelayanan medis yang berujung pada meninggalnya pasien bernama Isra (44), warga Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

Menurut Asep, pelayanan rumah sakit tidak hanya menyangkut aspek teknis dan administrasi, tetapi juga menyentuh sisi psikologis pasien dan keluarga.

"Petugas harus paham tentang psikologis service, bagaimana membuat pasien merasa nyaman. Mereka juga harus memahami konsep Service Excellence," kata Asep Senin (13/10/2025).

Asep menjelaskan, Service Excellence memiliki enam poin utama yang perlu dipahami dan diterapkan oleh seluruh tenaga medis dan non-medis di RSUD, yakni Attitude (sikap), Ability (kemampuan), Attention (perhatian), Action (tindakan), Accountability (tanggung jawab), dan Appearance (penampilan).

Ia menilai, penerapan prinsip tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit dan meminimalisir potensi kesalahpahaman antara petugas dan masyarakat.

"Kalau petugas memahami psikologis pelayanan dan bekerja dengan keikhlasan, masalah-masalah pelayanan bisa diminimalisir," ujarnya.

Selain peningkatan kapasitas petugas, Asep juga mengusulkan agar program penguatan pelayanan publik di sektor kesehatan melibatkan psikiater, motivator, dan tokoh agama.

"Semua pihak harus dilibatkan agar benar-benar memahami bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menampilkan warga menyampaikan kekecewaan terhadap pelayanan di RSUD Pandega Pangandaran. Dalam rekaman tersebut, warga menuding rumah sakit lalai dalam menangani pasien kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia pada Rabu (8/10/2025).

Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sejumlah warga meminta keadilan dan perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.