Petani Naik Kelas, Kemenko PM Dorong Koperasi Go Digital

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong petani dan koperasi go digital, lewat dua pelatihan strategis yang digelar di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Pelatihan yang ditujukan untuk percepatan transformasi digital sektor pertanian tersebut, diikuti 160 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan membekali petani muda dan koperasi agar mampu memasarkan produk secara digital serta memperkuat efisiensi rantai pasok lokal.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, mengatakan pelatihan ini diadakan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lapangan yang dilakukan Kemenko PM beberapa waktu sebelumnya.

"Kami menemukan dua tantangan utama. Pertama, petani muda masih kesulitan memasarkan produk secara mandiri melalui platform digital. Kedua, belum banyak koperasi yang berperan sebagai offtaker di daerah, sehingga rantai pasok menjadi panjang dan biaya logistik tinggi," ujar Leon.

Sehingga, kata Leon, dihadirkan dua program pelatihan terfokus guna menyikapi temuan tersebut, yang pertama bertajuk "Berdaya Bersama" dengan diikuti 100 petani muda dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan materi digital marketing serta pembuatan konten kreatif.

"Program ini menggandeng mentor dari Kementerian Koperasi dan UKM, DCT Agency, serta praktisi content creator," katanya.

Sementara, pelatihan kedua bertajuk "Replikasi Model Rantai Pasok Lokal" ditujukan bagi perwakilan koperasi se-Jawa Barat.

Selama dua hari, peserta mempelajari model bisnis dan manajemen rantai pasok yang diterapkan Al-Ittifaq bersama narasumber dari Kementerian Koperasi dan tim Al-Ittifaq.

CEO Kopontren Al-Ittifaq, Irawan, menyambut baik langkah Kemenko PM yang menjadikan pihaknya sebagai pusat pelatihan dan replikasi model.

"Kami siap berbagi pengalaman dan model bisnis yang telah kami jalankan agar bisa diterapkan di berbagai daerah. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat ekosistem agribisnis pesantren dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Irawan.

Leon menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem ekonomi inklusif di tingkat akar rumput.

'Tujuan akhirnya adalah memastikan intervensi pemerintah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tutur Leon menambahkan. (*)