Calon Polisi Didorong Dukung Ketahanan Pangan Demi Keamanan Bangsa

TIMESINDONESIA, MALANG – Di tengah hamparan lahan latihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Nusa Tenggara Timur, para siswa Bintara Polri tampak sibuk menanam jagung dan merawat kebun sayur. Aktivitas itu bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan kini menjadi bagian resmi dari proses pendidikan kepolisian di SPN Polda NTT.

 “Kami ingin mendidik polisi yang paham pangan, bukan hanya paham hukum,” ujar AKBP Samuel S. Simbolon, S.H., M.H., penggagas proyek perubahan berbasis ketahanan pangan, Kamis (6/11/2025).

Simbolon mencetuskan ide inovatif dan kontekstual bertajuk “Strategi Pengembangan Model Pembelajaran Kepolisian Berbasis Ketahanan Pangan.” Melalui proyek ini, ia berupaya membentuk calon Bintara yang tak hanya tangguh dalam menjalankan tugas keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap persoalan nyata di masyarakat, khususnya isu ketahanan pangan.

Pangan dan Keamanan, Dua Sisi yang Tak Terpisahkan

Menurut Simbolon, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan Kementerian Pertanian. Ketersediaan pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.

 “Ketahanan pangan itu bukan hanya urusan kementerian pertanian saja. Ketika masyarakat kekurangan pangan, potensi konflik meningkat. Di situlah Polri harus hadir,” katanya.

Ia menyoroti kondisi Nusa Tenggara Timur sebagai contoh nyata: wilayah dengan potensi pertanian besar, namun masih dihadapkan pada tantangan kerentanan sosial dan keterbatasan distribusi pangan. Melalui pendidikan yang responsif terhadap realitas lokal, calon anggota Polri diharapkan lebih peka dan adaptif dalam memahami akar persoalan masyarakat.

Kurikulum Baru: Polisi yang Menyatu dengan Masyarakat

Proyek ini melahirkan model pembelajaran kontekstual yang menggabungkan pelajaran kepolisian dengan muatan lokal ketahanan pangan. Para instruktur SPN dibekali pelatihan khusus untuk mengaitkan materi hukum, keamanan, dan sosial-ekonomi dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Para siswa pun belajar langsung melalui praktik lapangan di kebun edukatif SPN Polda NTT, yang difungsikan sebagai laboratorium sosial dan lingkungan. Di sana, mereka menanam, merawat, hingga memanen hasil pertanian — sembari belajar tentang manajemen pangan dan kolaborasi komunitas.

“Kami ingin Bintara Polri tumbuh menjadi personel yang adaptif dan humanis. Mereka harus bisa jadi penggerak masyarakat, bukan hanya penegak hukum,” tegas Simbolon.

Menurutnya, pendekatan ini menegaskan bahwa peran Polri tak sekadar menjaga keamanan, tetapi juga mendorong kemandirian pangan di tingkat lokal. Dengan begitu, aparat kepolisian dapat berkontribusi langsung dalam mencegah kerawanan sosial akibat kelangkaan pangan.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Apresiasi Pimpinan

Kepala SPN Polda NTT, Kombes Dr. Ferry Harahap, S.I.K., M.Si., menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai inovasi pendidikan berbasis pangan ini menjadi jembatan antara teori dan praktik lapangan, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan sosial di wilayah tugasnya kelak.

 “Model ini membuat siswa memahami akar persoalan sosial. Mereka jadi lebih siap bertugas di daerah yang rentan, karena sudah terlatih berpikir solutif,” ujarnya.

Proyek ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor. SPN Polda NTT menjalin kerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam pengembangan kebun edukatif berkelanjutan. Selain itu, disusun pula modul pembelajaran kontekstual yang dapat direplikasi di SPN-SPN lain di seluruh Indonesia.

Menuju Standar Nasional Pendidikan Polri Berbasis Ketahanan Pangan

Dalam jangka panjang, AKBP Samuel S. Simbolon berharap program ini dapat menjadi model nasional pendidikan kepolisian berbasis ketahanan pangan, yang selaras dengan semangat Polri Presisi dan nilai luhur Tribrata Catur Prasetya.

 “Polri tidak hanya harus bisa menjaga keamanan, tapi juga menjamin kehidupan masyarakat tetap stabil. Karena kalau dapur rakyat aman, negara pun aman,” tutupnya.

Melalui proyek ini, Polri menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai bagian dari solusi atas persoalan sosial yang lebih luas — termasuk menjaga ketersediaan pangan sebagai fondasi keamanan bangsa.(*)