TIMESINDONESIA, MALANG – Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan memberikan suara pada resolusi baru gencatan senjata di Gaza, Kamis (18/9/2025). Langkah ini dipelopori oleh 10 anggota tidak tetap, meskipun hampir bisa dipastikan kembali terbentur veto Amerika Serikat yang konsisten membela Israel.
Pemungutan suara berlangsung di tengah berkumpulnya para pemimpin dunia di New York untuk Sidang Umum PBB. Namun, suara kunci dari pihak Palestina justru tersisih. Washington menolak visa bagi 80 pejabat Palestina, termasuk Presiden Mahmoud Abbas. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana PBB bisa mengklaim netralitas jika pintu bahkan tertutup bagi Palestina?
Rancangan resolusi yang akan divoting menuntut dua hal mendesak Gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dipatuhi semua pihak. Pembebasan sandera tanpa syarat.
Selain itu, resolusi menekankan pencabutan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan.
Seorang diplomat Eropa yang dikutip AFP menegaskan, upaya ini bukan sekadar soal efektivitas di lapangan.
“Upaya terbaru adalah melawan ancaman veto AS. Bahkan dengan tidak mencoba, itu berarti membiarkan AS seenaknya sendiri. Silakan mereka hadapi 14 anggota dewan dan masyarakat dunia,” katanya.
Sebelumnya, AS sudah beberapa kali memveto resolusi serupa. Yang terakhir pada Juni lalu. Sikap Washington yang membela Israel tanpa kompromi memicu kemarahan tidak biasa dari 14 anggota dewan lainnya. Mereka semakin vokal menyuarakan frustrasi atas kebuntuan DK PBB dalam menekan Israel menghentikan penderitaan warga Gaza.
“Ini memang tidak banyak membantu warga Palestina secara langsung, tetapi setidaknya kami menunjukkan bahwa kami berusaha,” tambah diplomat tersebut.
Di luar arena diplomatik, tekanan moral terhadap Israel semakin mengeras. Sebuah komisi investigasi internasional yang diamanatkan PBB menuding Israel melakukan genosida di Gaza sejak Oktober 2023, dengan maksud “menghancurkan” Palestina. Temuan ini dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam Sidang Umum PBB pekan depan.
Meski dukungan mayoritas anggota DK PBB tampak solid, hasil akhir hampir bisa ditebak: veto dari AS kemungkinan kembali menggagalkan resolusi. Namun, perlawanan diplomatik tetap berlangsung—menjadi simbol bahwa dunia tidak diam menghadapi tragedi kemanusiaan di Gaza.
Hari ini, DK PBB akan memutuskan: apakah suara mayoritas cukup untuk menekan AS, atau veto kembali memperlihatkan betapa rapuhnya sistem multilateral yang digadang menjaga perdamaian dunia. (*)
Pewarta | : Widodo Irianto |
Editor | : Imadudin Muhammad |
Ancaman Deepfake dan Literasi Digital
Pemkab Sidoarjo Dapat Bantuan Jargas 7.223 Sambungan Rumah dari Kementerian ESDM
India Memerangi Penyakit Amuba Pemakan Otak, 19 Orang Meninggal
Dua Bibit Siklon Tropis Terpantau, BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi
Wujudkan Layanan Humanis, Kapolres Pacitan Suguhkan Kopi untuk Warga Antrean SKCK
BUMDes Binaan Bank UMKM Jangkau Pasar Kalimantan
Kuliah Umum Perdana IAIT Pacitan, Rektor Prof Musa Asy’arie Tegaskan Pentingnya Nalar Attarmasi
Wali Kota Mojokerto Tekankan Profesionalisme dan Tanggungjawab Pengawas Koperasi
BTN Gandeng UM Malang, Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan di Era Digital
Pemkab Bondowoso Terus Berupaya Meningkatkan PAD Tanpa Naikkan PBB