Peristiwa Internasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ternyata militer Israel memanfaatkan layanan cloud dan tehnologi kecerdasan buatan sehingga bisa dengan mudah membantai penduduk Palestina di Gaza, dan Microsoft akhirnya memutus akses itu.
Sistem itu sejak pecah perang di Gaza telah dimanfaatkan Unit 8200, sebuah divisi intelijen Israel untuk mengidentifikasi jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat.
Karenanya mereka dengan mudah mengenali sumber komunikasi dan kemudian mentarget dengan serangan udara, yang mengakibatkan puluhan ribu korban sipil Palestina meninggal serta, terkubur hidup-hidup dan luka-luka di Gaza.
Sistem ini digunakan Unit 8200 itu untuk proyek mata-mata secara besar-besaran dengan mengandalkan penyimpanan dan analisis jutaan panggilan telepon Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Menurut sumber informasi yang dikutip media The Guardian, Microsoft telah memberi tahu pemerintah Israel minggu lalu, bahwa Unit 8200 telah melanggar ketentuan layanannya karena menyimpan sejumlah besar data pada platform Azure, yang diperkirakan mencapai ribuan terabyte.
Keputusan tersebut diambil setelah investigasi gabungan oleh majalah Guardian, +972, dan Local Call menemukan bahwa dengan memanfaatkan kemampuan penyimpanan Microsoft yang sangat besar, unit militer tersebut merancang sistem yang memungkinkan perekaman, pemutaran ulang, dan analisis jutaan panggilan telepon setiap hari, hingga slogan internal para perwiranya menjadi "sejuta panggilan per jam".
Menurut sumber, sistem ini tidak hanya digunakan untuk memantau warga Palestina di Tepi Barat, tetapi juga selama agresi mereka terhadap Jalur Gaza, dimana sistem ini membantu mengidentifikasi target serangan udara, yang mengakibatkan puluhan ribu korban sipil.
The Guardian telah menerbitkan investigasi tersebut Agustus lalu yang mengungkap kolaborasi antara perusahaan dengan Unit 8200 Israel. Laporan inilah yang kemudian mendorong manajemen perusahaan untuk segera memulai peninjauan oleh sebuah firma hukum independen Amerika.
Microsoft sendiri juga menghadapi tekanan yang terus semakin meningkat dari karyawannya dan investor, serta menghadapi kampanye protes "No Azure for Apartheid", dengan demonstrasi yang berlangsung di kantor pusat perusahaannya di Amerika Serikat dan Eropa. Mereka menuntut diakhirinya kerja sama apapun dengan militer Israel.
Presiden Microsoft, Brad Smith kemudian mengonfirmasi dalam surat internal kepada karyawan yang dilihat oleh Guardian bahwa perusahaan sebenarnya "tidak menyediakan teknologi untuk membantu pengawasan massal terhadap warga sipil," dan bahwa perusahaan juga sudah menonaktifkan layanan yang digunakan oleh Unit 8200, termasuk penyimpanan cloud dan alat kecerdasan buatan.
Keputusan ini menandai pertama kalinya diketahui sebuah perusahaan teknologi Amerika menghentikan layanannya kepada militer Israel sejak dimulainya perang di Gaza, yang telah merenggut nyawa sedikitnya 65.502 warga Palestina serta melukai 167.376 lainnya orang sejak Oktober 2023. Itu belum termasuk puluhan ribu yang diyakini terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan.
Pemicu perang genosida ini setelah Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.139 warga sipil Israel serta menyandera 200 orang.
Kini Microsoft telah memutus akses militer Israel ke teknologi yang digunakan untuk mengoperasikan, mengawasi dan mengumpulkan jutaan panggilan telepon warga sipil Palestina yang dilakukan setiap hari di Gaza dan Tepi Barat. (*)
| Pewarta | : Widodo Irianto |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Mewujudkan Mutu Pendidikan
Aktivitas Gunung Lokon Menurun, Status Siaga Tetap Berlaku
Mengenal Trio Maskot Piala Dunia 2026: Maple, Zayu, dan Clutch
DPRD Jatim Dorong Inovasi Pertanian Berbasis Teknologi
AI dalam Sistem Komando Nuklir, Menlu RI: Ancaman Nyata!
Trump Soroti Keamanan, Seattle dan San Francisco Terancam Kehilangan Laga Piala Dunia 2026
Trump Balas Dendam, Mantan Direktur FBI Diadili
TIMES Indonesia Fun Run 2025 Siap Digelar, Didukung Deretan Sponsor Besar
Resep Olahan Ikan Laut yang Cocok untuk MBG Maupun Bekal
Cegah Pinjol Ilegal, Gubernur Khofifah - OJK Perkuat Literasi dan Akses Keuangan di Desa