Hidayat Nur Wahid Dukung Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyatakan dukungan penuh terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menurut Hidayat, salah satu poin krusial dalam revisi undang-undang ini adalah peningkatan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang dipimpin langsung oleh seorang menteri.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan besar dari Presiden Prabowo, setelah sebelumnya menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

“Sejak awal Fraksi PKS mendorong agar BP Haji ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Alhamdulillah, usulan itu kini disetujui DPR dan Pemerintah. RUU ini akan segera dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan, dan paling lambat 30 hari setelahnya kementerian baru harus sudah terbentuk,” ujar Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII, Senin (25/8/2025).

Perhatian PKS dalam Revisi UU

Selain perubahan status kelembagaan, Fraksi PKS juga menyoroti sejumlah poin penting yang berhasil masuk dalam draf akhir RUU, yakni aturan batas usia minimal 18 tahun atau sudah menikah dihapus, karena syarat keberangkatan haji sejalan dengan syariat adalah mukallaf (akil baligh).

"Dan juga pencegahan praktik jual beli kuota haji. Setiap tambahan kuota harus dibahas bersama DPR untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas," ucapnya. 

Apresiasi Penyelenggara

Hidayat juga menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Agama yang selama ini mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap, dengan berdirinya kementerian baru khusus urusan haji dan umrah, kualitas pelayanan jamaah semakin meningkat serta persoalan klasik seperti keterlambatan, keterbatasan kuota, maupun dugaan penyimpangan bisa diatasi.

“Dengan adanya kementerian khusus ini, penyelenggaraan haji dan umrah diharapkan lebih amanah, sukses, dan membawa keberkahan. Jangan sampai masalah lama kembali terulang,” tegasnya. (*)