Rakor Bersama Kepala Sekolah Rakyat, Mensos RI Beri Empat Arahan Tegas

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Sosial RI (Mensos RI) Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya peran kepala Sekolah Rakyat sebagai kompas moral dan teladan bagi seluruh warga sekolah sehingga ada empat hal utama yang harus dijalankan oleh kepala sekolah.

Mensos RI menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi (rakor) bersama 165 Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia yang digelar secara daring melalui Zoom di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Senin (6/10/2025).

"Pemimpin tertinggi di Sekolah Rakyat itu adalah para kepala sekolah. Maka harus menjadi teladan, memiliki komitmen, konsistensi, dan sekaligus mengorkesterasi seluruh potensi, kekuatan, sumber daya yang ada di Sekolah Rakyat,” kata Mensos.

Adapun keempat hal tersebut ialah pertama, belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Kepala Sekolah Rakyat Tahap 1C diminta untuk mencontoh dan berkolaborasi dengan sekolah tahap 1A dan 1B yang telah berjalan lebih dulu.

“Belajar dari kekurangan, belajar memitigasi masalah, dan belajar bekerja sama dengan pihak terkait. Yang sudah jalan harus bisa mendampingi yang baru,” kata Mensos.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, hal penting kedua ialah menjaga integritas.

Ia menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah harus menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang, seperti menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, memasukkan pegawai di luar skema resmi penugasan dari Kemensos, atau rangkap jabatan di tempat lain.

“Kepala sekolah harus jadi kompas moral yang menyatukan seluruh warga Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Arahan ketiga, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar. Mensos menekankan pentingnya menumbuhkan akhlak, kedisiplinan, kemampuan manajemen, dan literasi digital di lingkungan sekolah. “Sekolah Rakyat harus menjadi tempat membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan akademik,” katanya.

Selanjutnya, ia juga meminta seluruh kepala sekolah untuk menjaga narasi publik tentang Sekolah Rakyat. Mereka harus memahami secara utuh kebijakan dari pusat, mengkomunikasikan hal-hal positif, serta merespons isu dengan penjelasan yang baik dan terkoordinasi.

“Kalau ada masalah, jangan dibiarkan. Jelaskan dengan baik dan laporkan ke pusat agar kita tangani bersama,” katanya.

Seluruh arahan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem tata kelola yang baik dalam terselenggaranya Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. (*)