KPID Jatim Tegur Trans7 atas Disinformasi tentang Pesantren

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menyoroti salah satu program di stasiun televisi nasional Trans7 yang dinilai memuat unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta menampilkan informasi yang menyesatkan mengenai kehidupan di pondok pesantren.

Tayangan tersebut menuai reaksi dari publik karena dianggap memperkuat citra negatif terhadap santri, kiai, dan lembaga pendidikan keagamaan. Sejumlah adegan dinilai tidak mencerminkan realitas kehidupan pesantren dan berpotensi memunculkan stigma di tengah masyarakat.

Ketua KPID Jatim, Royin Fauziana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan kalangan pesantren di berbagai daerah yang menyatakan keberatan terhadap isi program tersebut.

“Kami melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), khususnya pada aspek penghormatan terhadap nilai agama dan keberagaman,” ujar Royin, Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial, terutama di Jawa Timur yang dikenal sebagai wilayah dengan banyak pesantren dan masyarakat religius yang beragam.

Verifikasi Konten

Sementara itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS) KPID Jatim, Aan Haryono, menilai program tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan sentimen sosial, tetapi juga memuat unsur fabrikasi yang bisa menyesatkan publik.

“Kami menemukan adanya manipulasi narasi dan pengeditan visual yang menggiring opini seolah-olah pesantren merupakan tempat yang tertutup dan ekstrem. Ini bentuk disinformasi yang tidak sesuai dengan prinsip keberimbangan jurnalistik,” jelas Aan.

Ia menegaskan, media penyiaran harus berhati-hati dalam mengangkat tema keagamaan maupun kehidupan sosial berbasis komunitas tertentu.

“KPI tidak menutup ruang bagi kritik terhadap isu keagamaan, tetapi harus dilakukan secara etis, berimbang, dan berbasis fakta. Ketika imajinasi menggeser realitas, yang terjadi bukan lagi informasi, melainkan disinformasi,” katanya.

KPID Jatim juga mengimbau seluruh lembaga penyiaran untuk memperkuat sistem verifikasi konten dan memastikan keterlibatan narasumber yang kompeten, guna mencegah kesalahan representasi terhadap lembaga pendidikan maupun kelompok sosial.

Sebagai tindak lanjut, KPID Jawa Timur akan menyampaikan laporan hasil pengaduan masyarakat kepada KPI Pusat dan merekomendasikan penguatan kebijakan literasi penyiaran, terutama untuk program bertema keagamaan dan sosial budaya. 

Trans7 Minta Maaf

Sementara itu, Trans7 menyampaikan permohonan maaf terkait tayangan berisi pondok pesantren dan kiai di program Xpose Uncensored yang tayang pada 13 Oktober. Permintaan maaf itu disampaikan kepada keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo.

"Kami dari Trans7 dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap Kyai dan Keluarga, para Pengasuh, Santri, serta Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, khususnya di bawah naungan PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat," kata Kepala Departemen Programming Trans7 Renny Andhita dalam surat yang disampaikan ke PP. Putri Hidayatul Mubtadiaat. (*)