Pemerintah Akan Beri Pelatihan Kerja untuk Kepala Keluarga Miskin Ekstrem

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sebagai upaya menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa kepala keluarga kategori miskin ekstrem akan diberikan pelatihan kerja.

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan di-training maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” katanya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, selain memberikan pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem juga akan dilakukan dengan pemerintah memberikan tanah objek reforma agraria kepada keluarga miskin ekstrem.

Tanah tersebut diharapkan menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrem di sektor pertanian menjadi mandiri dengan mengelola tanah secara produktif.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” kata dia.

Cak Imin menyatakan program tersebut sebagai bukti nyata perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto.  Kepala Negara, kata dia, berkomitmen  mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimandatkan kepada Kemenko PM.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektar itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada di angka dengan 2,38 juta penduduk. Angka ini ditargetkan untuk turun hingga 0 persen pada 2026.

Adapun kedua program pemberdayaan ini akan dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program berjalan tepat sasaran. (*)