Kendalikan Inflasi, Tito Karnavian Minta Pemda Fokus pada Stabilitas Harga Pangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk aktif menjaga stabilitas harga pangan sebagai salah satu strategi kunci menekan laju inflasi.

"Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Mendagri meminta para kepala daerah untuk rutin turun ke pasar setidaknya setiap dua pekan sekali guna memantau dan mengecek langsung komoditas yang mengalami lonjakan harga.

Selain itu, Tito juga mendorong setiap pemerintah daerah membentuk grup WhatsApp khusus yang difungsikan untuk memantau pergerakan harga pangan secara real-time.

Menurut Tito, harga beras merupakan faktor paling krusial dalam pengendalian inflasi. Ia memperingatkan bahwa jika inflasi menembus lebih dari 3 persen, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM. Menurutnya, kenaikan harga komoditas harian tersebut dapat memicu gejolak sosial yang serius.

Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya dialokasikan untuk penanganan bencana atau keadaan darurat.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi, pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat," ujarnya.

Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang terbukti berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.

"Bulog saat ini punya stok 4 juta ton beras dan 3,3 juta ton di antaranya siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi," ujar Tito.

Harga beras program SPHP dipatok pada kisaran Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan lima kilogram. Penyaluran beras ini melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.

Mendagri Tito menyatakan bahwa program swasembada pangan dan kebijakan harga pangan yang dijalankan Presiden Prabowo bertujuan agar biaya hidup masyarakat tetap terkendali.

Tito menekankan bahwa persoalan biaya hidup dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras agar tetap terjangkau dinilai sangat penting.

Ia menargetkan inflasi dapat ditekan di kisaran 2,5 persen sebagai titik ideal yang menguntungkan bagi produsen sekaligus tetap terjangkau bagi konsumen.

"Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi, 2,5 persen itu titik seimbang," tuturnya. (*)