Airlangga: Implementasi Tarif Impor Masih Dibahas di Washington

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terkait implementasi perjanjian tarif impor masih berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat.

Menurut Airlangga, meskipun tarif impor sebesar 19 persen sudah disepakati oleh kedua negara, pelaksanaannya masih membutuhkan kesepakatan teknis lebih lanjut.

“Masih ada implementing agreement yang sedang dalam pembahasan. Jadi, tim sedang berada di Washington. Harus ada semacam perjanjian antarnegara,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Tarif Impor Disepakati 19 Persen

Airlangga menjelaskan bahwa angka tarif impor 19 persen telah menjadi kesepakatan final, turun signifikan dari angka awal sebesar 32 persen yang sempat ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

Meski demikian, terdapat perbedaan besaran tarif pada sejumlah sektor, khususnya produk yang tidak diproduksi di Amerika Serikat.

Indonesia juga tengah menyiapkan regulasi sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut.

“Masih ada persiapan, karena sedang dimintakan juga peraturan dari Presiden, dari sini,” kata Airlangga.

Negosiasi Prabowo-Trump

Finalisasi tarif 19 persen tersebut dicapai setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Donald Trump melalui sambungan telepon. Prabowo mengakui bahwa negosiasi berjalan cukup alot sebelum akhirnya tercapai kesepakatan.

"Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati," kata Presiden Prabowo di Jakarta pada 16 Juli 2025.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia menyatakan komitmen membeli produk energi asal AS senilai 15 miliar dolar AS, produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta 50 unit pesawat Boeing, mayoritas tipe Boeing 777.

Prabowo menekankan bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah sudah dipertimbangkan secara matang, terutama dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja Indonesia. (*)