Ekonomi
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Di saat sejumlah daerah di Indonesia tengah berjuang menghadapi kenaikan harga bahan pangan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru mencatat capaian membanggakan. Wilayah ini berhasil menjaga laju inflasi tetap stabil, bahkan dinilai menjadi salah satu daerah dengan pengendalian harga terbaik secara nasional.
Stabilitas tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring pada Senin (20/10/2025), dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dari Yogyakarta, rapat tersebut diikuti oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, yang hadir di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Turut mendampingi, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY Eling Priswanto, Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati, serta Kepala DPKP DIY Syam Arjayanti.
Selain Mendagri, rakor nasional ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Direktur Utama Perum Bulog, yang menyoroti isu harga beras sebagai komoditas utama penggerak inflasi di tanah air.
Kepala Biro Perekonomian DIY, Eling Priswanto, menjelaskan bahwa harga bahan pokok di DIY masih terkendali dan jauh dari kondisi rawan. Bahkan, harga beras di wilayah ini relatif stabil dibandingkan daerah lain.
“Pengendalian harga di DIY masih dalam batas aman. Pemerintah pusat kini memberi ruang gerak lebih luas kepada daerah untuk bertindak cepat jika harga mulai naik,” ujar Eling.
Menurutnya, kini kepala dinas perdagangan daerah bisa langsung mengajukan surat ke Bulog untuk melaksanakan operasi pasar beras SPHP tanpa harus menunggu proses birokrasi panjang. Langkah cepat ini diharapkan bisa memotong rantai komando agar tindakan pengendalian harga di lapangan lebih efektif.
“Begitu harga naik, operasi pasar bisa langsung dijalankan,” tegasnya.
Meski komoditas beras menjadi sorotan nasional, kondisi DIY tetap stabil.
“Secara umum DIY aman. Dari paparan nasional pun disebutkan, tidak ada kenaikan harga yang signifikan di DIY. Hanya sedikit pergerakan di Bantul, itupun di bawah 0,1 persen,” jelas Eling.
Stabilitas harga ini disebut tak lepas dari kerja sama erat antara pemerintah daerah,
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan dinas terkait yang rutin memantau perkembangan harga setiap hari. Distribusi logistik dan pasokan bahan pangan juga masih terjaga di seluruh kabupaten dan kota di DIY.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas pengelolaan keuangan daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pendapatan daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mengendap di kas pemerintah.
“Jika ada surplus pendapatan, gunakan untuk masyarakat. Bila harus disimpan, sebaiknya di bank daerah, bukan di Bank Himbara,” kata Eling mengutip arahan Menkeu.
Ia menambahkan, DIY termasuk daerah dengan keseimbangan fiskal yang sehat antara pendapatan dan belanja.
“DIY cukup bagus, seimbang dari sisi pemasukan maupun pengeluaran. Itu diapresiasi langsung oleh Pak Purbaya,” jelas Eling.
Dengan capaian itu, Yogyakarta kembali menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi hasil kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sistem yang tanggap terhadap dinamika pasar. (*)
| Pewarta | : Soni Haryono |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Survei Elektabilitas Parpol di Jatim Versi ARCI: Golkar Pepet PDIP, Demokrat Meningkat
Viral Pesta Sesama Jenis di Hotel Surabaya, Ini Respons Wali Kota Eri Cahyadi
AHY Tegaskan KAI Harus Tetap Sehat di Tengah Beban Utang Kereta Cepat
Jalan Gelap Korupsi PJU Cianjur, Eks Kadishub Hadapi Ancaman Puluhan Tahun Penjara
Hisap Rokok Ilegal, Penjara 5 Tahun dan Denda Rp200 Juta Mengintai!
Hari Santri 2025, FJN Beri Apresiasi 16 Tokoh Muda Nahdliyin Inspiratif
Tragedi Atlet Muda Alexandria Warman, Keluarga: Kami Tak Menyangka
Polres Ngawi Ungkap Kasus Curanmor 17 TKP Lintas Provinsi
Keteladanan Kiai dan Santri dalam Membangun Negeri
Menko AHY Tekankan Kesehatan PT KAI Soal Utang Kereta Cepat