Menko AHY Tekankan Kesehatan PT KAI Soal Utang Kereta Cepat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya menjaga kesehatan keuangan dan operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam proses penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

“Intinya, KAI harus tetap sehat. Mereka tidak hanya mengurus kereta cepat, tapi juga bertanggung jawab atas seluruh jaringan perkeretaapian nasional,” ujar AHY di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

AHY menekankan bahwa dengan jaringan rel yang membentang ribuan kilometer di berbagai wilayah Indonesia, KAI memikul tanggung jawab besar dalam menjaga agar seluruh jalur berfungsi optimal serta layanan publik tetap berjalan nyaman dan aman.

Ia menekankan bahwa perhatian terhadap kereta cepat tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar transportasi publik yang diakses jutaan masyarakat setiap hari.

Bahas Skema Penyelesaian Utang KCIC

Pemerintah, kata AHY, telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta jajaran direksi PT KAI dan KCIC untuk membahas berbagai opsi penyelesaian utang proyek tersebut.

Meski belum ada keputusan final, AHY menyebut sejumlah opsi sedang dikaji, termasuk kemungkinan penanganan prasarana oleh pemerintah maupun pengambilalihan oleh Danantara.

Meski belum ada keputusan final, AHY menegaskan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak menciptakan polemik antara pihak swasta, BUMN, maupun pemerintah terkait penyelesaian utang KCIC ini.

Sebagai informasi, total investasi proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun. Sekitar 75 persen dari nilai proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Hingga kini, terdapat dua opsi penyelesaian utang yang tengah dikaji, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun, pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam skema pembayaran tersebut.

PT KAI diketahui merupakan anggota konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang menjadi pemegang saham mayoritas di KCIC, perusahaan patungan Indonesia–China yang mengelola proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. (*)