Pemerintahan
TIMESINDONESIA, MALANG – DPRD Kota Malang menegaskan bahwa arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan diprioritaskan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan tersebut tertuang dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (30/9/2025).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Banggar telah melakukan kajian mendalam terhadap dokumen KUA-PPAS. Dari hasil pembahasan, sejumlah program yang dinilai kurang fundamental dipangkas agar alokasi anggaran lebih fokus dan tepat sasaran.
“APBD 2026 akan diarahkan untuk investasi di bidang SDM, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan RPJMD Kota Malang 2025–2029. Tahun pertama ini memang fokus pada pembangunan SDM,” ujar Amithya, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, tahun depan Pemkot Malang juga dijadwalkan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini diperkirakan akan menambah beban belanja pegawai dalam struktur APBD 2026.
Meski ada penyesuaian anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Amithya memastikan hal tersebut tidak akan mengurangi porsi anggaran untuk pelayanan publik.
“Walaupun ada penyesuaian, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. Itu yang paling utama,” ungkapnya.
Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan bahwa efisiensi anggaran memang akan dilakukan. Namun, langkah itu tetap didasarkan pada pertimbangan yang matang agar kebutuhan pembangunan tetap seimbang.
“Detailnya akan tertuang dalam Rancangan APBD 2026. Kami sedang menyiapkan strategi supaya belanja pegawai bisa dioptimalkan tanpa mengganggu alokasi anggaran untuk OPD,” kata Wahyu.
Lebih jauh, Wahyu menegaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan beberapa skenario penyusunan APBD 2026.
“Kalau skenario awal kurang optimal, kami sudah menyiapkan alternatif lain,” ujarnya. (*)
| Pewarta | : Rizky Kurniawan Pratama |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Angka Perceraian PNS di Pemkot Probolinggo Cukup Tinggi
Kasus Penyalahgunaan ITAS Investor, WN China Jadi Tersangka
Wushu Kota Probolinggo Sabet 8 Medali di Kejurprov Jawa Timur
Rossi Hernawati: SOP Kesehatan Banjar Perlu Fleksibel di Situasi Darurat
Lestari Moerdijat: Butuh Keseimbangan antara Ilmu dan Iman untuk Wujudkan Generasi Muda Berdaya Saing
700 Personel Ikuti Apel, Bupati Banjarnegara Pastikan Kesiapan Hadapi Bencana
Pemkot dan DPRD Surabaya Sepakati KUA-PPAS APBD 2026, Percepatan Pembangunan Jadi Prioritas
PKB Sidoarjo Bantu Evakuasi dan Galang Donasi Korban di Ponpes Al-Khoziny
Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 Angkat Wisata Olahraga Indonesia ke Dunia
Bupati Banjarnegara Lantik PNS dan Serahkan SK Pengangkatan PPPK Tahap II 2024