Kabupaten Probolinggo Juara Belanja APBD se-Jatim, Masuk 7 Besar Nasional

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Kabupaten Probolinggo tak lagi dikenal karena pola birokrasi lama. Di bawah kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi, daerah ini kini mencatat sejarah: peringkat pertama realisasi belanja APBD se-Jawa Timur dan masuk tujuh besar nasional.

Capaian itu tak lepas dari program Reformasi Birokrasi SAE, yang diusung oleh Gus dr. Mohammad Haris dan Ra Fahmi AHZ sejak awal dilantik.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam forum resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, Senin (27/10/2025), menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi SAE menjadi kunci perubahan mendasar dalam tata kelola anggaran.

“Capaian ini adalah buah dari implementasi Reformasi Birokrasi SAE yang menuntut perencanaan matang dan strategis. Kita harus mampu memprediksi tantangan sekaligus mengalokasikan sumber daya secara tepat sejak awal tahun, bukan menunggu di akhir,” terang Ugas.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menyampaikan, program reformasi ini secara khusus dirancang untuk mendobrak kebiasaan lama, di mana pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran.

“Disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Probolinggo terbaik 1 se-Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada apresiasi kinerja, tetapi juga berpotensi mendatangkan insentif fiskal. Dengan demikian, insentif tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dan program daerah tahun berikutnya.

“Alhamdulillah, realisasi terbaik ini biasanya mendapatkan bonus atau insentif tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat, nilainya berkisar Rp 6 sampai Rp 7 Miliar,” jelasnya.

Berdasarkan paparan grafik Kemendagri per 24 Oktober 2025, realisasi belanja Kabupaten Probolinggo telah menembus angka 71,85 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang masih berada di angka 57,60 persen.

Lanjut Gus Haris, capaian ini tentu bukan hanya keberhasilan seseorang. Melainkan keberhasilan bersama. Ia memberikan apresiasi atas keberhasilan seluruh jajaran dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi SAE.

“Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan disiplin seluruh perangkat daerah dalam menjalankan reformasi tersebut. Kita ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Gus Haris menambahkan, capaian ini mendukung komitmen pemerintah daerah dalam transformasi digital dan transparansi anggaran, yang merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi SAE. (*)