Pendidikan
TIMESINDONESIA, MALANG – Program MTs Negeri 6 Malang sebagai Sekolah Siaga Kependidikan (SSK) resmi dilangsungkan, oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, H. Sahid, di MTsN setempat, Jum'at (3/10/2025).
Dalam peresmian ini, juga dihadiri Kepala Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Malang, serta wakil Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
"Alhamdulillah, ini sebagai terobosan inovatif MTsN Malang 6. Sekolah Siaga Kependudukan ini tentu bukan semata penghargaan. Anak tetapi, bagaimana bagaimana bisa menyiapkan anak-anak, untuk 10 sampai 20 tahun ke depan, terkait isu-isu kependudukan," terang Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang, H. Sahid, beberapa saat sebelum melaunching SSK.
Menurutnya, keberadaan MTsN 6 Malang merupakan madrasah percontohan. Selain prestasi kelembagaan, juga banyak penghargaan akademik maupun non-akademik sudah diraih para siswa juga tenaga pendidiknya.
Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan di MTsN 6 Malang ini ditandai potong pita dan pelepasan balon ke udara. Dilanjutkan, peninjauan pojok dan ruang SSK dengan berbagai fasilitasnya.
Fasilitas ruang SSK tersebut dilengkapi berbagai informasi edukatif, infografis dan poster terkait masalah kependudukan. Beberapa koleksi literatur buku dan bahan bacaan lain juga tersedia.
Selain itu, dilengkapi mading dan papan informasi, berisi tentang praktik-praktik baik yang harus dilakukan, serta larangan yang mestinya dihindari anak-anak dan generasi muda.
Di pusat kegiatan SSK ini, setiap harinya dijaga beberapa anak Duta SSK MTsN 6 Malang. Mereka sewaktu-waktu siap menjadi mentor sebaya bagi semua siswa lainnya.
Dampak Kependudukan Akibat Perkawinan Dini
Kepala DPPKB Kabupaten Malang, Aniswati Aziz mengungkapkan, mengapresiasi dukungan jajaran Kemenag Kabupaten Malang yang masif pada isu-isu kependudukan.
"Isu-isu kependudukan harus menjadi atensi guru dan anak. Ini yang sekarang banyak disadari di sekolah/madrasah. Nah, menyadarkan dan edukasi dampak permasalahan kependudukan itu, ya melalui SSK ini," terangnya.
Dengan SSK di sekolah/madarash, menurutnya edukasi bisa dilakukan lebih masif, karena yang menyampaikan guru di kelas ataupun dari mentor sebaya.
Anis menyebut, saat ini sejumlah 185 SSK di Kabupaten Malang yang sudah dibentuk, dengan klasifikasi dasar dan lanjutan.
"Maka, kami butuh dukunga lebih masif berbagai pihak, termasuk dari Dinas Pendidikan," ungkapnya.
Program SSK sendiri, lanjut Anis, salah satunya untuk mengurangi dampak dari masalah kependudukan karena perkawinan usia dini.
Dimana, selama 2021-2023 di Kabupaten Malang tercatat tertinggi angka perkawinan anak se Jawa Timur. Berikutnya, pada tahun 2024 sampai sekarang, menurun tertinggi ke-3, lalu ke-5 tertinggi se Jatim.
"Kemiskinan ekstrem, salah satu sebabnya karena terjadinya angka pernikahan dini. Kereka belum siap menjadi ibu dan ayah, saat masih usia sekolah," demikian Aniswati Aziz.
Sementara itu, Kepala MTsN 6 Malang, H. Pono S.Ag menyatakan, setelah launching dilakukan, program SSK ini harus diperkuat dengan upaya-upaya pembiasaan.
"Jadi harus ada pembiasaan, dalam implementasinya. Tidak, selesai diresmikan sudah berhenti. Harus ada komitmen bersama, tidak hanya anak-anak Duta SSK, namun juga semua gurunya. Komitmen ini dibarengi dengan evaluasi bersama-sama," tandas Pono.
Dalam praktik pembiasaan implementasi serta output yang dihasilkan, menurutnya memang kemampuan dan kesiapan para Duta SSK sangat penting. Ini karena, komunikasi dengan bahasa anak akan lebih mudah melalui sesama sebaya. (*)
| Pewarta | : Khoirul Amin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |