TIMESINDONESIA, PACITAN – DPRD Pacitan menegaskan perlunya intervensi langsung dan terukur untuk menekan kasus perundungan di sekolah. Ketua Komisi II DPRD Pacitan Rudi Handoko meminta seluruh OPD terkait tak berhenti pada imbauan, melainkan bergerak di lapangan dengan program pencegahan yang sistematis.
“Ini situasi darurat sosial. Tren kasus bukan menurun, malah makin buruk. OPD lintas sektor harus jalan, tidak hanya rapat dan diskusi,” kata Rudi, Senin (3/11/2025).
Rudi mendorong Dinas PPKB dan PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga kepolisian menyusun intervensi nyata yang menyentuh sekolah dan lingkungan sekitar. Bentuknya harus jelas, mulai sosialisasi berkala, pengawasan komunitas, hingga pelibatan tokoh wilayah.
“Paling tidak ada kalender aksi. Berapa kali edukasi dalam sepekan? Bagaimana sinergi dengan sekolah dan orang tua? Itu harus konkret,” tegasnya.
Menurut Rudi, pendekatan preventif harus diperkuat di tingkat sekolah dan masyarakat. Lingkungan diminta aktif mengawasi aktivitas anak, terutama di luar jam belajar.
“Kalau ada anak nongkrong jam sekolah, ingatkan dan laporkan. Edukasi bukan hanya tugas guru, tapi seluruh elemen,” ujarnya.
Rudi juga menilai perlunya transparansi data kasus perundungan. Pelaporan dari masyarakat maupun sekolah menurutnya harus diapresiasi, bukan dianggap membuka aib.
“Tanpa data, kita tidak bisa menentukan peta rawan maupun tindakan korektif. Prioritaskan dulu penanganan kasus yang ada, baru pemetaan wilayah risiko,” tambahnya.
Selain isu perundungan, Rudi menyinggung urusan teknis yang juga berpotensi memicu masalah pendidikan di kemudian hari, yakni status kepemilikan lahan sekolah yang masih berbasis perorangan.
“Kalau tidak segera ditangani, sengketa bisa muncul kapan saja. Ini juga masuk ranah intervensi pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas PPKB dan PPPA Pacitan Jayuk Susilaningtyas terkait data kasus bullying belum membuahkan hasil. Beberapa kali dihubungi, ia belum memberikan tanggapan dengan alasan agenda rapat dan kesibukan dinas. (*)
| Pewarta | : Yusuf Arifai |
| Editor | : Bambang H Irwanto |
Ommo.. Drakor Legendaris Princess Hours akan Dibikin Reboot
Pemkab Banjarnegara Gelar Resmi Pelepasan Sekda Indarto dan Istri
Bupati Trenggalek Perintakan Warga Rawan Bencana Segera Mengungsi
Hak Jawab Kementan: Ke TEMPO Bukan Pembredelan, tapi Upaya Uji Kebenaran
KGB Open II 2025 Dibuka, 600 Peserta dari Berbagai Daerah Siap Berlaga di Kota Banjar
Tanam Mangrove Bersama Kaka Slank, Gubernur Khofifah Ajak Lintas Elemen Wujudkan NZE 2060
Strategi Menkeu: Dana Rp200 T di Himbara Bikin Likuiditas Melejit
Prabowo Ngebut Bangun Kereta di Luar Jawa, AHY Beberkan Alasannya
Festival Kopi Jalanan Sukses Sulap Kota Lama Surabaya Jadi Hub Kolaborasi Pemuda
Proyek Banyak Minus, Pemkot Probolinggo Ancam Blacklist Kontraktor Bermasalah