Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Pemerintah melalui Kemenkomdigi RI meluncurkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang akan menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Dokumen tersebut tidak hanya menekankan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pembiayaan inovasi, tetapi juga menyertakan pedoman etik pemanfaatan AI di Indonesia.
Peneliti transformasi digital dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Iradat Wirid, menilai bahwa peta jalan ini harus menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi.
“AI tidak bisa hanya dibebankan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah memperkuat manusianya. Kita memang tertinggal dalam coding dibanding India atau China, tapi peluang masih terbuka jika fokus diarahkan pada talenta dan SDM,” katanya, di kampus UGM, Senin (25/8/2025).
Iradat menyebut, sejumlah laporan internasional seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun UNESCO Readiness for AI menunjukkan Indonesia belum benar-benar siap mengadopsi teknologi AI. Karena itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar tidak semakin tertinggal.
Menurutnya, tanpa pemahaman yang kuat, masyarakat akan mudah tergagap menghadapi teknologi baru. “Kalau tidak ada pondasi literasi yang kokoh, teknologi justru bisa dipakai untuk kepentingan sesaat. Risiko sosial-politik juga bisa muncul, seperti fenomena deepfake pada pemilu lalu,” ujarnya.
Iradat menekankan, pemanfaatan AI harus disertai kesadaran etika dan tanggung jawab. Mengandalkan pemblokiran atau moderasi konten saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah “kekebalan alami” masyarakat melalui peningkatan literasi digital.
Selain itu, ia menyoroti kesenjangan infrastruktur digital yang masih terpusat di Jawa, khususnya Jakarta. “Kalau ketimpangan ini dibiarkan, kesenjangan sosial di masyarakat justru makin lebar,” jelasnya.
Iradat berharap Buku Putih Peta Jalan AI Nasional menjadi pedoman bersama yang jelas dan terintegrasi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan antar lembaga.
“Jika kualitas SDM dijadikan prioritas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau SDM terus diabaikan, teknologi hanya akan jadi alat kepentingan sesaat,” paparnta. (*)
| Pewarta | : A. Tulung |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Suhu Bromo di Bulan Agustus dan September, Perlukah Sewa Jaket?
James Gunn Pastikan Sekuel Superman Segera Digarap
Israel Membunuh Lima Jurnalis AP, Reuters dan Al Jazeera
Stasiun di Banyuwangi Kini Makin Ramah Bagi Ibu Menyusui dan Anak
PT Brawijaya Multi Usaha Dukung Gerakan Indonesia Hijau Satu Dekade TIMES Indonesia
Jambret di Bondowoso Ambil Tas Calon Jamaah Umrah Hampir Dihakimi Massa
Atasi Resiko Banjir Luapan Musim Penghujan, Pemkab Malang Rehab Jembatan Krapyak
Buku Discover Disaster: Komando Gubernur Khofifah Penting Redam Bencana dan Covid-19
Zumba dan Aerobik Bernuansa Merah Putih, Meriahkan Peringatan HUT RI ke 80 di Favehotel Kediri
Laka Tunggal di Kota Banjar, Pengendara Motor Kritis Setelah Tabrak Beca