DPRD Pangandaran Desak Penyelesaian Kasus Tiket Wisata Palsu

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membahas dugaan praktik pemalsuan tiket di objek wisata Pangandaran. 

Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi cepat dan tegas atas persoalan yang mencoreng citra pariwisata daerah.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada SKPD terkait agar segera menyelesaikan persoalan tiket wisata palsu tersebut.

"Pada prinsipnya kami dari DPRD meminta kepada SKPD terkait agar segera menyelesaikan persoalan tiket wisata palsu ini," kata Asep.

Asep juga mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polres Pangandaran, untuk segera menuntaskan proses hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.

"Kami mohon hal ini bisa diproses dengan cepat, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Asep juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan retribusi pariwisata. Ia meminta agar pendapatan dari sektor ini bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media.

"Pendapatan dari sektor wisata harus ada transparansi yang bisa dilihat dan diakses langsung oleh masyarakat," jelasnya. 

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Asep juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun strategi pengawasan yang lebih ketat. Ia menekankan pentingnya pembinaan mental pegawai di lingkungan SKPD.

Kasatreskrim Polres Pangandaran, AKP Idas Wardias, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap penelaahan kasus tersebut. "Masih berjalan, masih penelaahan," jelas Idas. Ia juga mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian dalam proses pengungkapan kasus.

Kasatreskrim Polres Pangandaran AKP Idas Wardias, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap penelaahan kasus tersebut.

"Kasus ini masih berjalan, masih tahap penelaahan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perlu kehati-hatian dalam proses pengungkapan kasus, khususnya untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi. "Makanya kita lakukan penelaahan terlebih dahulu," pungkasnya. (*)