Peristiwa Daerah
TIMESINDONESIA, BANJAR – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar, Rio Julian, mengkritik rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pengadaan 3 unit mobil dinas yang tercantum dalam KUA PPAS 2026.
Menurut Rio, langkah ini menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
Pemkot Banjar dinilai ironis karena sering berbicara tentang efisiensi anggaran, namun pada kenyataannya ada alokasi besar untuk mobil dinas Wali Kota.
"Mobil dinas seharga Rp2 miliar sangat memprihatinkan, terutama ketika masyarakat sedang berjuang untuk pembangunan infrastruktur jalan yang banyak alami kerusakan," ujarnya kepada Times Indonesia, Rabu (10/9/2025).
Ia juga mempertanyakan komunikasi yang buruk antara Walikota dan Ketua DPRD karena keduanya menyangkal adanya usulan alokasi anggaran tersebut.
"Adanya pos anggaran pasti ada usulan sebelumnya, jadi siapa yang mengusulkan hal ini?" tanya Rio.
Menurut Rio, fokus pemerintah seharusnya pada kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti infrastruktur, bukan pada kepentingan pribadi.
"Saran saya, segera prioritaskan hal krusial di masyarakat daripada mengutak-atik anggaran untuk kepentingan pribadi," tegasnya.
Rio berharap penentuan pos anggaran perubahan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk mencegah potensi kemarahan masyarakat terhadap pemerintah kota Banjar. (*)
| Pewarta | : Sussie |
| Editor | : Faizal R Arief |
Guru dan Relawan Posyandu akan Masuk Daftar Penerima Makan Bergizi Gratis
Program Padat Karya di Bantul Serap Anggaran Rp 2,3 Miliar, Diterapkan di 23 Lokasi
DPD RI Apresiasi Gerakan Pilah Sampah yang Digagas Pemkab Bantul
Akademisi Kota Banjar Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Diklat PKN
Guru dan Relawan Posyandu Juga Bakal Menikmati Program MBG
Hindari Celah Zero-Click, WhatsApp Ingatkan Pengguna iPhone Segera Update Aplikasi
Kemenag RI Siapkan Sajian Khusus Peringatan 10 Tahun Hari Santri 2025, Ada CKG dan MBG
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, PBNU Ikut Disebut
17+8: Dari Aspirasi Rakyat, Respons Pemerintah, dan Dinamika Publik
AHY Minta Penanganan Cepat Banjir Bali, Ingatkan Pentingnya Mitigasi dan Tata Ruang